Pendaftaran petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Kota Malang telah mencatatkan lonjakan signifikan. Hingga Sabtu (28/9), sebanyak 8.473 orang telah mengajukan lamaran ke KPUD Kota Malang. Angka ini jauh melampaui ekspektasi awal KPUD, yang sebelumnya khawatir akan kekurangan pendaftar.
Seleksi Administrasi Dimulai
Komisioner KPUD Kota Malang, Fitri, menjelaskan bahwa tahap seleksi administrasi akan segera dilakukan. Dari jumlah pendaftar, kebutuhan KPPS untuk Pilkada hanya sebanyak 8.316 orang. Para petugas yang lolos seleksi akan disebar di 1.188 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai wilayah Kota Malang.
Baca Juga : Mengenal Orem-orem, Makanan Melegenda di Malang
Fitri menegaskan bahwa masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap para calon petugas hingga 5 Oktober. Hal ini dilakukan untuk memastikan calon petugas tidak memiliki afiliasi dengan partai politik atau tim sukses pasangan calon. Pengumuman final akan disampaikan pada 7 Oktober 2024, setelah proses verifikasi selesai dilakukan.
Honor dan BPJS untuk Petugas KPPS
Petugas KPPS yang terpilih akan mendapatkan honor yang bervariasi, dengan Ketua KPPS mendapatkan Rp 900 ribu, anggota Rp 850 ribu, dan petugas ketertiban Rp 650 ribu. Selain itu, mereka juga akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pelantikan KPPS dijadwalkan pada 7 November 2024, untuk memastikan kesiapan mereka saat bertugas di lapangan.
Baca Juga : Midun Bersepeda Malang-Jakarta Kembali Serukan Keadilan untuk Korban Tragedi Kanjuruhan
