Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 menuai gelombang protes. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak tegas kebijakan ini dan mengancam akan melakukan demonstrasi serentak di seluruh Indonesia jika rencana tersebut tidak dibatalkan.
Alasan Penolakan BEM SI
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menyatakan kebijakan ini tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini. “Kenaikan PPN ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja. Dampaknya akan menekan daya beli rakyat,” ujarnya pada Jumat (20/12/2024). Menurutnya, meski kenaikan PPN ditujukan untuk barang mewah, efeknya tetap terasa bagi masyarakat umum.
Rencana Demonstrasi dan Harapan Mahasiswa
BEM SI telah mengoordinasikan anggota dari 350 kampus di 14 wilayah Indonesia untuk bersiap turun ke jalan. “Kawan-kawan sedang mengkaji isu ini di kampus masing-masing dan mencari mitra strategis,” tambah Satria. Mereka berharap kebijakan ini dikaji ulang dan sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga :
PPN Naik Jadi 12% di 2025, Sembako dan Tepung Terigu Dikecualikan
Tanggapan Pemerintah dan Kritik Publik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan PPN penting untuk stabilitas ekonomi dan mendukung program Asta Cita Presiden. Namun, kritik publik terus bergulir, termasuk melalui petisi online dan aksi demonstrasi di Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani mengimbau agar kebijakan ini mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga meminta pemerintah untuk merumuskan kebijakan berlandaskan keadilan sosial.
Baca Juga :
PPN 12% Masuk Berlaku Tahun Depan, Pemerintah Berikan Diskon Listrik dan Bantuan Beras
