Infomalang – Pelayanan publik di Kota Batu kembali menjadi sorotan utama. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bertema “Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel Demi Terwujudnya Good Governance”, Wali Kota Batu Nurochman—yang akrab disapa Cak Nur—mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk benar-benar menghadirkan layanan yang menyentuh masyarakat, bukan sekadar menggelar seremoni.
“Aparatur negara hadir bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pelayanan publik yang baik adalah kewajiban bersama seluruh perangkat pemerintah,” tegas Cak Nur, Kamis (11/9/2025).
Tiga Kata Kunci Pelayanan
Dalam arahannya, Cak Nur menekankan tiga kata kunci penting: penyelenggaraan, pelayanan, dan publik. Menurutnya, penyelenggara pemerintahan harus menyadari bahwa publik adalah pengawas paling konkret yang dapat menilai langsung kualitas layanan pemerintah.
“Publik bisa menilai sendiri apakah pelayanan pemerintah sudah baik atau belum. Kita tidak bisa menutup diri,” ujarnya.
Cak Nur menambahkan, di era digital, transparansi tidak bisa ditawar. Akses informasi yang semakin terbuka menuntut pemerintah untuk berani melakukan evaluasi. “Jangan sampai kita terjebak pada seremoni belaka. Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik bisa berdampak nyata dan memenuhi harapan warga,” tegasnya.
Era Digital dan Tantangan Keterbukaan
Cak Nur menyadari bahwa kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih mudah memantau kinerja pemerintah. Aplikasi layanan daring, kanal aduan publik, hingga media sosial memberi ruang luas bagi warga untuk menyampaikan kritik dan saran.
“Sekarang masyarakat bisa mengecek dan menilai hanya melalui ponsel. Ini artinya kita harus lebih terbuka, responsif, dan cepat menindaklanjuti keluhan,” kata Cak Nur.
Ia mengajak seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengoptimalkan platform digital yang sudah ada, seperti layanan administrasi kependudukan online dan sistem perizinan terpadu. Menurutnya, inovasi digital bukan hanya pelengkap, tetapi sarana nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Komitmen Menuju Good Governance
Lebih lanjut, Cak Nur menegaskan bahwa konsep good governance bukan sekadar jargon. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan melalui kinerja konkret di lapangan. “Good governance harus hadir lewat kerja nyata seluruh jajaran pemerintah,” tuturnya.
Melalui forum rakor ini, Pemerintah Kota Batu berharap dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas di semua lini pelayanan. Harapannya, tata pemerintahan Kota Batu menjadi bersih, terpercaya, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Dukungan dari Bagian Hukum dan Ombudsman
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu, RR. Maria Inge, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung arahan Wali Kota. Menurutnya, meskipun kualitas pelayanan publik terus diarahkan menjadi lebih prima, tantangan masih ada, terutama pada layanan tatap muka.
“Kami berkomitmen memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi, sehingga pelayanan bisa makin paripurna,” ujar Inge.
Rakor ini juga menghadirkan narasumber utama, di antaranya Dr. Himawan Esty Bagiji, akademisi dan praktisi hukum tata negara Jawa Timur, serta perwakilan Ombudsman Jawa Timur. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan pandangan objektif serta rekomendasi perbaikan bagi Pemkot Batu.
Menurut perwakilan Ombudsman, kehadiran forum seperti ini penting agar masyarakat tahu bahwa pemerintah serius menanggapi isu transparansi. Ombudsman menilai partisipasi masyarakat sebagai pengawas publik menjadi kunci peningkatan kualitas layanan.
Sinergi Lintas SKPD
Rakor yang dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu menandakan keseriusan pemerintah dalam membangun sinergi lintas sektor. Setiap dinas diminta menyusun rencana aksi transparansi yang terukur, mulai dari penyediaan data anggaran yang terbuka hingga penyempurnaan jalur aduan masyarakat.
Cak Nur menegaskan, setiap SKPD harus membuat laporan rutin mengenai capaian transparansi dan kendala yang dihadapi. “Tidak hanya program besar, pelayanan sehari-hari seperti pengurusan dokumen kependudukan juga harus dilaporkan progresnya,” tegasnya.
Baca Juga: 105 Hari Penutupan Alun-Alun Merdeka Malang Mulai Segera
Peran Masyarakat Sebagai Pengawas
Cak Nur juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia mengajak warga Kota Batu untuk aktif memberikan masukan melalui berbagai kanal resmi. “Kami butuh masukan dari masyarakat agar bisa terus memperbaiki diri. Jangan ragu melapor jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai,” katanya.
Pemkot Batu telah menyediakan sejumlah kanal pengaduan, seperti aplikasi Lapor!, media sosial resmi, dan layanan telepon 24 jam. Masyarakat diharapkan memanfaatkan fasilitas ini untuk melaporkan keluhan atau memberikan saran.
Harapan Kota Wisata yang Transparan
Sebagai kota wisata, Batu kerap menjadi tujuan ribuan wisatawan setiap pekan. Menurut Cak Nur, transparansi layanan publik juga berdampak pada sektor pariwisata dan investasi. “Investor dan wisatawan akan lebih percaya ketika melihat bahwa pemerintah terbuka dan profesional,” ungkapnya.
Pelaku usaha pariwisata menyambut baik langkah ini. Ketua Asosiasi Pariwisata Kota Batu, Siti Rahma, mengatakan pelayanan publik yang efisien akan mempercepat proses perizinan event dan pengembangan destinasi wisata baru.
Menuju Kota Batu yang Lebih Akuntabel
Dengan rakor ini, Pemkot Batu menegaskan tekad mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Cak Nur berharap seluruh aparatur pemerintah mengubah pola pikir dari sekadar pelaksana administrasi menjadi pelayan masyarakat sejati.
“Pelayanan publik yang baik adalah fondasi kota yang maju. Kota Batu harus jadi contoh pemerintahan yang jujur, terbuka, dan dekat dengan warganya,” pungkasnya.
baca Juga: Tambah Dana Perbaikan Jalan, Pemkot dan DPRD Kota Malang Sepakat Anggarkan Rp 2,5 Miliar
