Pembaruan regulasi tentang Pemerintahan Daerah adalah peristiwa politik dan hukum yang krusial, menentukan arah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selama bertahun-tahun ke depan.
Undang-Undang terbaru (misalnya, merujuk pada pembaruan pasca UU No. 23 Tahun 2014, seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah/HKPD, atau perubahan lain yang relevan) membawa semangat Desentralisasi Kuat, terutama pada aspek Kewenangan Fiskal.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian pasal, melainkan upaya mendasar untuk meningkatkan kemandirian daerah, menyeimbangkan disparitas antar wilayah, dan memastikan sumber daya daerah benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lokal.
Pertanyaannya, bagaimana Kewenangan Fiskal dan Otonomi Daerah berubah secara signifikan dalam payung hukum terbaru ini?
Artikel ini akan membedah poin-poin utama dalam UU Pemerintahan Daerah Terbaru (dengan asumsi adanya perubahan signifikan yang memperkuat desentralisasi), menganalisis pergeseran Kewenangan Fiskal, dan mengupas implikasinya terhadap Otonomi Daerah di Indonesia.
1. Perubahan Paradigma
Regulasi terbaru menandai pergeseran dari paradigma yang cenderung sentralistik (di mana pusat banyak melakukan kontrol ketat) ke paradigma yang lebih berani dalam memberikan tanggung jawab dan keleluasaan kepada daerah.
Prinsip Money Follows Function
Prinsip ini semakin diperkuat: alokasi dana dari pusat (transfer) harus benar-benar mengikuti fungsi dan urusan yang telah diserahkan kepada daerah.
Ini mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam melaksanakan urusan wajibnya tanpa harus bergantung pada instruksi teknis dari pusat yang terlalu mendetail.
2. Revolusi dalam Kewenangan Fiskal Daerah
Poin paling revolusioner dalam UU Pemerintahan Daerah Terbaru terletak pada pengaturan ulang sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah.
A. Penguatan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kini diberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan memungut beberapa jenis pajak dan retribusi.
Aturan terbaru mendorong harmonisasi tarif pajak antardaerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sambil tetap memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor strategis lokal.
B. Dana Transfer yang Lebih Terukur
Struktur Dana Transfer ke Daerah (TKD), seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dibuat lebih transparan dan berbasis kinerja.
Dana insentif diberikan kepada daerah yang berhasil mencapai target pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang baik.
Ini menciptakan insentif bagi daerah untuk berkinerja lebih baik, bukan hanya menunggu gelontoran dana dari Jakarta.
C. Pinjaman Daerah yang Fleksibel
Daerah kini dimungkinkan untuk melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah, dengan batas dan prosedur yang lebih terukur namun fleksibel.
Ini adalah kunci penting untuk memobilisasi pembangunan daerah tanpa menunggu sepenuhnya dana dari APBN.
3. Pergeseran Otonomi Daerah
Otonomi Daerah dalam regulasi terbaru didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang sangat bergantung pada Kewenangan Fiskal yang dimiliki.
A. Keleluasaan Belanja Prioritas
Dengan skema dana transfer yang lebih terukur, daerah dipaksa untuk menentukan sendiri prioritas belanja sesuai kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti template dari pusat.
Misalnya, daerah yang memiliki kasus stunting tinggi didorong untuk mengalokasikan anggaran kesehatan lebih besar tanpa perlu menunggu perintah spesifik dari kementerian teknis.
B. Penguatan Peran Provinsi
UU terbaru juga memperjelas peran Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai koordinator bagi Kabupaten/Kota.
Ini penting untuk mengatasi masalah lintas wilayah, seperti transportasi atau pengelolaan lingkungan hidup, yang sering menjadi sengketa antara daerah tingkat II.
C. Konsolidasi Digitalisasi Layanan
Otonomi Daerah didukung oleh digitalisasi. UU mendorong daerah untuk mengadopsi E-Government secara menyeluruh, yang secara langsung meningkatkan transparansi dan kecepatan pelayanan.
Digitalisasi menjadi alat untuk mencapai desentralisasi kuat yang bersih dan efisien.
4. Tantangan Implementasi Desentralisasi Fiskal
Meskipun semangatnya adalah Desentralisasi Kuat, tantangan implementasi tetap besar.
Daerah yang memiliki kapasitas SDM dan fiskal yang lemah mungkin kesulitan memanfaatkan keleluasaan baru ini.
Diperlukan pengawasan yang ketat dan pendampingan teknis dari pusat agar otonomi yang diberikan tidak disalahgunakan atau justru memperparah ketidakmampuan daerah.
UU Pemerintahan Daerah Terbaru adalah tonggak penting dalam sejarah Desentralisasi di Indonesia, memberikan Kewenangan Fiskal yang jauh lebih besar dan terstruktur kepada daerah.
Perubahan ini menuntut Otonomi Daerah yang bukan hanya sekadar kebebasan mengatur, tetapi juga kemampuan untuk berinovasi, meningkatkan PAD, dan menjamin penggunaan anggaran yang sepenuhnya akuntabel dan berbasis kinerja.
Dengan adanya UU ini, harapan terhadap pembangunan daerah yang mandiri, responsif, dan good governance menjadi semakin realistis.
Baca Juga:Satpol PP Kota Malang Lakukan Penertiban PKL di Empat Titik Kota Malang
