InfoMalang – Upaya memperbaiki infrastruktur jalan di Kota Malang kembali menjadi perhatian serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk mendukung perbaikan sejumlah ruas jalan yang kondisinya dinilai membahayakan pengendara. Usulan ini muncul sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait kerusakan di berbagai titik, terutama yang memiliki mobilitas tinggi.
Jalan Rusak Jadi Sorotan
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang mengungkapkan bahwa perbaikan jalan merupakan kebutuhan yang mendesak. “Banyak aduan yang masuk dari masyarakat terkait infrastruktur yang rusak, terutama di jalan lingkungan dan jalur utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pinggiran. Oleh karena itu, kami mendorong adanya tambahan anggaran Rp2,5 miliar agar perbaikan bisa segera dilakukan,” ungkapnya usai rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Ia menambahkan, alokasi anggaran yang ada saat ini belum mencukupi untuk memperbaiki seluruh titik kerusakan. “Dengan cuaca yang sering berubah-ubah, kerusakan infrastruktur cepat sekali terjadi. Tanpa penanganan yang cepat, dampaknya akan lebih luas dan membahayakan pengguna,” tambahnya.
Baca Juga: Polsek Kepanjen Intensifkan Patroli Malam di Wilayah Sengguruh
Titik Prioritas Perbaikan
DPUPR Kota Malang menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut akan difokuskan pada ruas jalan yang tingkat kerusakannya paling parah dan menjadi jalur utama aktivitas warga. Beberapa kawasan yang masuk dalam prioritas perbaikan antara lain Blimbing, Kedungkandang, dan Lowokwaru.
“Kami sudah melakukan survei di berbagai titik, termasuk jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan padat penduduk. Perbaikan meliputi penambalan lubang, pengaspalan ulang di ruas-ruas tertentu, hingga perbaikan drainase,” jelas Kepala DPUPR Kota Malang.
Menurutnya, masalah drainase juga menjadi faktor penting yang memperparah kerusakan infrastruktur. “Banyak jalan cepat rusak karena tidak ada saluran air yang baik. Jadi, perbaikan tidak hanya tambal sulam, tapi juga memperbaiki akar masalahnya,” tambahnya.
Respons Masyarakat
Masyarakat Kota Malang menyambut baik rencana penambahan anggaran ini. Salah satu warga Blimbing, Suyono (45), berharap perbaikan bisa segera terealisasi. “Jalan di sini berlubang di banyak titik. Kalau malam berbahaya sekali, apalagi penerangan juga minim. Semoga perbaikannya cepat dilakukan,” ujarnya.
Komunitas pengendara motor di Malang Raya juga menyuarakan dukungannya terhadap usulan ini. Mereka menilai jalan yang aman adalah faktor penting dalam menekan angka kecelakaan. “Kami mendukung langkah ini. Jalan yang baik akan mengurangi risiko kecelakaan, apalagi di jalur padat kendaraan,” kata Ketua Komunitas Motor Malang Bersatu.
DPRD Tekankan Transparansi
Dewan menekankan bahwa meskipun tambahan anggaran ini penting, penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Mereka meminta Pemkot Malang untuk mengakses membuka informasi terkait proses perbaikan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah dari dana tambahan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Pekerjaan harus berkualitas, jangan sampai proyek dikerjakan asal-asalan,” tegas salah satu anggota Komisi C.
Ia juga mendorong adanya mekanisme pelaporan kemajuan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan perbaikan di wilayah mereka.
Tantangan Pelaksanaan
Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi rencana perbaikan ini. Salah satunya adalah faktor cuaca yang tidak disebutkan. Hujan deras beberapa minggu terakhir memperparah kondisi jalan dan menghambat proses perbaikan.
DPR juga mengakui adanya keterbatasan tenaga dan peralatan. “Kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga agar pengerjaan perbaikan bisa berjalan cepat sesuai target,” ujar Kepala DPUPR.
Rencana Jangka Panjang
Meski penambahan dana Rp2,5 miliar dianggap sebagai solusi jangka pendek, sejumlah pengamat menilai Kota Malang memerlukan strategi pemeliharaan jalan yang lebih berkelanjutan.
Pengamat tata kota dari Universitas Brawijaya menilai, “Perbaikan tahunan seperti ini tidak cukup jika tidak ada perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Diperlukan sistem yang memastikan jalan tidak cepat rusak kembali.”
Ia menambahkan, Kota Malang bisa mengadopsi pendekatan pemeliharaan berbasis teknologi seperti pemantauan kondisi infrastruktur secara digital dan pemetaan titik rawan kerusakan untuk perbaikan pencegahan.
Harapan ke Depan
Pemkot Malang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur kota, termasuk memperluas jaringan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan mengoptimalkan pengawasan proyek. Dengan adanya tambahan anggaran ini, diharapkan masyarakat dapat segera merasakan dampak nyata berupa perbaikan kualitas infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Malang.
