MALANG – Di tengah situasi yang menuntut kewaspadaan lebih, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menunjukkan komitmen penuhnya untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Alih-alih menerapkan kebijakan work from home (WFH), seluruh jajaran legislatif memilih untuk tetap beraktivitas di kantor seperti biasa.
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja dan siap menghadapi tantangan yang ada, demi menjamin kelancaran roda pemerintahan.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, tidak ada imbauan atau kebijakan WFH bagi para anggota dewan, aparatur sipil negara (ASN), maupun pegawai non-ASN di lingkungan sekretariat.
Keputusan ini diambil sebagai wujud tanggung jawab untuk memastikan semua agenda legislatif, pengawasan, dan penganggaran berjalan sesuai rencana.
Dengan demikian, DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan optimal.
Menjaga Produktivitas dalam Kondisi Darurat
Keputusan untuk tidak menerapkan WFH didasari oleh pertimbangan matang. Darmadi menegaskan bahwa di tengah situasi yang kurang kondusif, kehadiran fisik di kantor menjadi esensial untuk menjaga koordinasi dan produktivitas.
Proses-proses penting seperti rapat komisi, rapat paripurna, hingga komunikasi internal antar fraksi menuntut adanya tatap muka langsung agar keputusan bisa diambil dengan lebih cepat dan akurat. Ini adalah cara DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja secara efektif.
Meskipun demikian, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Darmadi menekankan pentingnya bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kehati-hatian guna menjaga kondusivitas wilayah.
Keberadaan para anggota dewan dan staf di kantor secara fisik juga memberikan pesan kepada publik bahwa pemerintahan tetap hadir dan siap melayani.
Baca Juga:Langkah Awal Konsolidasi, PDI Perjuangan Kabupaten Malang Tuntaskan Penjaringan Calon Ketua
Dengan mengedepankan keamanan dan kewaspadaan, DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Langkah ini juga menjadi cerminan bahwa institusi legislatif ini tidak menganggap remeh setiap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
Penundaan Perjalanan Dinas sebagai Bentuk Kewaspadaan
Sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko, segala bentuk kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah untuk sementara waktu ditunda.
Keputusan ini sejalan dengan imbauan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membatasi pergerakan yang tidak esensial.
Darmadi menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta laporan dari Sekretaris DPRD (Sekwan) terkait agenda kunjungan kerja yang sudah direncanakan.
Jika ada, kegiatan tersebut akan dibatasi hingga situasi kembali normal. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja namun dengan mengutamakan keselamatan.
Langkah pembatasan ini juga memastikan bahwa para anggota dewan tetap berada di wilayah dan dapat merespons dengan cepat setiap kebutuhan masyarakat.
Jadi, meskipun aktivitas dinas ke luar kota ditunda, komitmen untuk melayani masyarakat di dalam wilayah tetap tidak berkurang.
Ini membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja dengan fleksibel dalam merespons situasi.
Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dengan Tatap Muka Langsung
Dalam menyikapi dinamika sosial, DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja dengan membuka ruang dialog yang konstruktif.
Darmadi menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa, asalkan disampaikan dengan cara yang tertib dan aman.
Komitmen ini bukan sekadar pernyataan, melainkan telah diwujudkan melalui audiensi langsung.
Contohnya, pada Sabtu (30/8/2025), perwakilan mahasiswa melakukan audiensi dengan dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Darmadi menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi tersebut, salah satunya terkait peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga medis.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas tenaga pendidik dan kesehatan bisa terus meningkat, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
Sikap responsif ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Kabupaten Malang Tetap Bekerja dan bertindak sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah.
Dengan mengedepankan kehadiran di kantor, membatasi perjalanan dinas yang tidak esensial, dan membuka pintu untuk dialog langsung, DPRD Kabupaten Malang menunjukkan bahwa mereka adalah lembaga yang adaptif dan proaktif.
Hal ini menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap permasalahan masyarakat dapat ditangani dengan cepat.
Baca Juga:Kondisi RI Berangsur Pulih, Prabowo Apresiasi Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat
