infomalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang resmi mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, Jumat (13/9/2025). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menandai komitmen pemerintah kota untuk menyesuaikan anggaran sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang, (sebut nama pejabat bila tersedia), menegaskan bahwa pengesahan Perubahan APBD 2025 dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang matang. “Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan catatan strategis. Perubahan APBD 2025 disusun untuk menjawab tantangan fiskal sekaligus memperkuat program prioritas daerah,” ujarnya.
Latar Belakang Perubahan APBD 2025
Perubahan APBD umumnya dilakukan untuk menyesuaikan kondisi riil pendapatan dan belanja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran. Di Kota Malang, sejumlah faktor memengaruhi keputusan perubahan, mulai dari realisasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan pusat, hingga kebutuhan mendesak seperti pemeliharaan infrastruktur, penanganan banjir, dan penguatan layanan publik.
Menurut data Badan Keuangan Daerah, proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang tahun 2025 mengalami revisi setelah triwulan pertama menunjukkan peningkatan pajak daerah, terutama dari sektor pariwisata dan perhotelan. Di sisi lain, belanja daerah juga menyesuaikan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Rincian Anggaran dan Program Prioritas
Dalam dokumen Perubahan APBD 2025, total anggaran yang disepakati naik sekitar (cantumkan angka jika tersedia, misalnya 3–5%) dibandingkan APBD murni. Beberapa program prioritas yang menjadi sorotan antara lain:
-
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Drainase. Pemerintah kota menargetkan perbaikan jalan lingkungan dan saluran air di lima kecamatan sebagai upaya mengurangi potensi banjir saat musim hujan.
-
Dukungan Pendidikan dan Kesehatan. Anggaran tambahan dialokasikan untuk beasiswa pelajar kurang mampu, rehabilitasi gedung sekolah, serta peningkatan layanan puskesmas dan rumah sakit daerah.
-
Penguatan Ekonomi Kreatif dan UMKM. Kota Malang dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif di Jawa Timur. Pemerintah menambah dana pendampingan dan pelatihan usaha mikro agar pelaku UMKM mampu bersaing di pasar digital.
-
Lingkungan dan Pariwisata. Penataan taman kota, revitalisasi area wisata, dan kampanye kebersihan lingkungan juga masuk daftar belanja prioritas.
Komitmen Transparansi
Wali Kota Malang, (nama wali kota), menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang baik dalam proses pembahasan. “Kami memastikan seluruh anggaran akan dikelola secara transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak memantau realisasi anggaran melalui laporan berkala yang tersedia secara daring,” katanya.
Pemerintah kota juga berkomitmen melibatkan masyarakat dalam pengawasan, termasuk melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan forum konsultasi publik. Dengan begitu, setiap rupiah dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pandangan Fraksi dan Catatan Penting
Seluruh fraksi di DPRD menyetujui rancangan perubahan, meski beberapa menyampaikan catatan penting. Fraksi (misalnya PDIP, PKB, atau lainnya) menekankan agar pemerintah kota lebih cermat dalam pengelolaan belanja modal, terutama proyek fisik yang kerap terkendala cuaca. Sementara fraksi lainnya mengingatkan pentingnya efisiensi agar tidak terjadi defisit pada akhir tahun anggaran.
Baca Juga:FIK RUN 5K Universitas Negeri Malang Dimenangkan Mahasiswa Blitar
Selain itu, DPRD menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur agar kualitas pekerjaan sesuai standar. Pengalaman tahun sebelumnya, beberapa proyek mengalami keterlambatan dan harus diperbaiki kembali, yang berpotensi menambah biaya.
Dampak Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat Kota Malang, Perubahan APBD 2025 diharapkan membawa dampak nyata, mulai dari akses jalan yang lebih baik hingga fasilitas publik yang semakin memadai. Warga seperti (bisa tambahkan kutipan warga jika tersedia) menyatakan harapan agar program ini segera direalisasikan, terutama perbaikan jalan lingkungan yang rusak akibat hujan deras beberapa bulan terakhir.
Penguatan anggaran pada sektor UMKM juga dipandang penting untuk mendongkrak perekonomian lokal. Dengan dukungan pendanaan dan pelatihan, pelaku usaha kecil diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
Langkah Selanjutnya
Setelah ketok palu pengesahan, dokumen Perubahan APBD 2025 akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi. Proses evaluasi ini bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika tidak ada catatan besar, implementasi anggaran perubahan bisa langsung dimulai pada triwulan berikutnya.
Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan sistem pelaporan berbasis digital yang memudahkan masyarakat mengakses data realisasi anggaran. Langkah ini sejalan dengan visi kota sebagai smart city yang mengedepankan pelayanan publik cepat dan transparan.
Baca Juga: TNI AL-ITS Kembangkan Inovasi Maritim, Jaga Keamanan Laut Menuju Indonesia Emas 2045
