Infomalang – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali mewarnai halaman Gedung DPRD Kota Malang. Demonstrasi yang berlangsung kondusif pada Senin (1/9/2025) itu mendapat perhatian langsung dari pimpinan dewan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik di tingkat lokal maupun pusat.
Aksi Mahasiswa Berlangsung Damai
Aksi mahasiswa kali ini diikuti oleh dua kelompok dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang membawa tuntutan berbeda. Meski demikian, keduanya sepakat menyoroti persoalan demokrasi, transparansi kinerja DPR, dan reformasi kepolisian. Amithya mengapresiasi sikap mahasiswa yang mampu menyampaikan aspirasi secara tertib dan dialogis.
“Alhamdulillah, suasana tetap kondusif tanpa adanya tindakan anarkis. Ini menunjukkan kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat,” ujarnya usai menemui perwakilan mahasiswa.
Kondisi yang damai tersebut membuat proses serah terima aspirasi berjalan lancar. DPRD Kota Malang menilai bahwa partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya demokrasi.
Poin-Poin Aspirasi Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, kelompok pertama menyoroti percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penyederhanaan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat terkait hak asasi manusia. Kelompok kedua datang dengan sembilan tuntutan yang lebih luas, mencakup evaluasi menyeluruh terhadap DPR RI dan desakan reformasi institusi kepolisian.
Menurut Amithya, meskipun tuntutan itu lebih banyak ditujukan ke DPR RI, beberapa poin dapat diaplikasikan pada tingkat daerah. DPRD Kota Malang, katanya, tengah berupaya melakukan efisiensi internal dan evaluasi kerja agar pelayanan publik semakin optimal.
Kehadiran Lengkap Fraksi DPRD Kota Malang
Salah satu hal yang menjadi catatan positif dari pertemuan ini adalah hadirnya seluruh fraksi DPRD Kota Malang. Amithya menegaskan bahwa tujuh fraksi dan empat pimpinan dewan ikut serta menyimak langsung tuntutan mahasiswa. Hal ini sekaligus menjadi bukti keterbukaan DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Semua fraksi lengkap hadir. Ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif Kota Malang benar-benar serius mendengar suara rakyat, termasuk mahasiswa,” katanya.
Keterlibatan semua unsur dewan juga dianggap penting untuk menjaga netralitas dan memperkuat tindak lanjut dari aspirasi yang diterima.
Aspirasi Akan Diteruskan ke Tingkat Pusat
Meski tuntutan mahasiswa lebih banyak ditujukan ke DPR RI, Amithya memastikan DPRD Kota Malang tidak akan berhenti pada level lokal. Aspirasi tersebut akan segera dikirimkan ke pusat agar bisa mendapat perhatian lebih luas.
“Nanti semua tuntutan akan kami teruskan ke DPR RI, dan kami juga akan memberi kabar kepada mahasiswa setelah aspirasi itu resmi terkirim,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sebagian pihak yang khawatir aspirasi hanya berhenti di meja DPRD. Dengan adanya mekanisme resmi, mahasiswa diharapkan tetap percaya bahwa suara mereka memiliki jalur yang jelas hingga ke tingkat nasional.
Penjadwalan Ulang Agenda Paripurna
Dalam kesempatan yang sama, Amithya juga menyebut bahwa DPRD Kota Malang sempat menunda agenda paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penundaan dilakukan demi memberikan ruang penuh bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya.
Meski dijadwal ulang, ia memastikan tidak akan ada dampak signifikan terhadap pembahasan APBD. “Pembahasan akan segera kami lanjutkan, tidak ada keterlambatan berarti,” jelasnya.
Keputusan tersebut dipandang sebagai langkah bijak yang menunjukkan fleksibilitas DPRD dalam menempatkan kepentingan publik di atas agenda internal lembaga.
Peran Mahasiswa dalam Demokrasi Lokal
Demonstrasi mahasiswa di Malang menjadi pengingat bahwa generasi muda masih memegang peran penting dalam menjaga demokrasi. Kritik, masukan, dan tuntutan yang disampaikan bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sehat.
DPRD Kota Malang menegaskan bahwa pintu dialog selalu terbuka. Dengan demikian, hubungan antara legislatif dan mahasiswa diharapkan semakin erat dan produktif dalam mengawal isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Aksi mahasiswa di Kota Malang pada awal September 2025 memberikan gambaran nyata bahwa demokrasi masih hidup dan berkembang. Dengan komitmen DPRD Kota Malang untuk meneruskan aspirasi mahasiswa, harapan akan terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan responsif semakin terbuka.
Kehadiran penuh seluruh fraksi dewan, komitmen untuk menyampaikan aspirasi ke pusat, serta sikap terbuka dalam menunda agenda paripurna demi mahasiswa menjadi bukti konkret bahwa suara rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga : 8 Komitmen Prabowo dan Para Ketum Parpol Merespons Demonstrasi
