Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan adanya pembahasan khusus terkait anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. Pembahasan ini akan melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.
Anggaran Belum Masuk APBD 2025
Pimpinan sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp51,5 miliar untuk Porprov belum dianggarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 Kota Malang.
“Anggaran ini belum masuk APBD 2025 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Malang,” ujar Made.
Sumber Dana Anggaran Porprov
Porprov 2025 akan digelar di Malang Raya, dengan Kota Malang menjadi salah satu lokasi utama. Berdasarkan data, anggaran Rp51,5 miliar diusulkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Malang, serta kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (TSP).
Alokasi Anggaran untuk Bonus Atlet
Made juga menjelaskan bahwa sekitar Rp19 miliar dari total anggaran akan dialokasikan untuk bonus atlet. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan jumlah atlet peraih medali. DPRD Kota Malang ingin memastikan bahwa bonus tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Baca Juga : Anggota DPRD Kota Malang Kritik Vonis 5 Bulan Penjara dalam Kasus Ikan Aligator
Dampak pada Belanja Daerah
Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak meningkat, anggaran untuk sektor lain bisa terdampak. “Jika ada penambahan pengeluaran, tetapi pendapatan tidak bertambah, maka belanja lain harus dikurangi,” tambah Made.
Pengelolaan Anggaran Oleh Disporapar
DPRD Kota Malang lebih mempercayakan pengelolaan anggaran kepada Disporapar. Hal ini karena banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki, seperti GOR Ken Arok, Stadion Gajayana, dan beberapa kolam renang.
Pembahasan Segera Dijalankan
Made berharap pembahasan ini dapat segera dilakukan. Dengan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), semua anggaran dalam APBD 2025, termasuk untuk Porprov, bisa segera direalisasikan.
“Kami akan membahas ini secara paralel, meskipun pimpinan sementara hanya dapat membahas, namun belum bisa memutuskan,” tutupnya.
Baca Juga : Pemkot Malang targetkan revitalisasi Alun-Alun Merdeka tuntas Desember 2024
