infomalang.com/ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Malang) menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah pusat. Aspirasi yang disampaikan ratusan demonstran pada Senin siang di depan kantor DPRD Malang akan segera diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua DPRD Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengapresiasi keberanian mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai dan tertib menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian besar terhadap perbaikan bangsa.
Amithya menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya sekadar menerima tuntutan, melainkan juga memastikan setiap poin aspirasi dicatat dan akan diteruskan kepada lembaga berwenang. Ia menilai suara publik sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi dalam proses kebijakan nasional.
Tuntutan Reformasi DPR dan Institusi Publik
Dalam aksinya, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi dan reformasi kinerja DPR RI hingga transparansi di tubuh kepolisian. Menurut para mahasiswa, lembaga legislatif perlu melakukan perbaikan agar mampu lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Selain itu, massa aksi juga menekankan pentingnya audit keuangan lembaga legislatif. Hal ini dinilai sebagai langkah untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara. Tuntutan ini sejalan dengan dorongan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tidak hanya menyuarakan reformasi DPR RI, mahasiswa juga menuntut adanya penyelesaian serius terhadap kasus kematian pengemudi ojek daring dan korban demo yang sebelumnya terjadi. Mereka menegaskan agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Aspirasi Soal RUU Perampasan Aset
Isu lain yang mendapat sorotan dalam aksi ini adalah desakan agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut massa, regulasi ini menjadi kunci untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan praktik pencucian uang di Indonesia.
RUU tersebut dinilai krusial karena dapat menutup celah bagi oknum koruptor yang selama ini masih bisa menikmati hasil kejahatan. Dengan adanya aturan yang tegas, negara diharapkan mampu mengembalikan aset yang telah dirampas demi kesejahteraan rakyat.
DPRD Malang menyatakan siap mendukung aspirasi tersebut dan akan memasukkan poin penting ini dalam laporan resmi yang dikirimkan ke pusat. Mereka menilai langkah itu sejalan dengan semangat transparansi serta keadilan hukum di Indonesia.
Baca Juga:Kompilasi Barang Bukti Pembakaran dan Penjarahan Diduga Ulah Oknum
Komitmen DPRD Malang untuk Transparansi
Amithya menambahkan bahwa DPRD Malang juga sedang menjalankan langkah efisiensi dan peningkatan kinerja internal. Menurutnya, transparansi bukan hanya dituntut di tingkat pusat, tetapi juga perlu diterapkan hingga ke daerah.
Ia memastikan bahwa lembaga yang dipimpinnya terus berusaha membangun kepercayaan masyarakat melalui program kerja yang terukur. Salah satu bentuk nyata adalah dengan merespons cepat setiap aspirasi publik yang masuk, baik melalui audiensi langsung maupun aksi demonstrasi.
Selain itu, DPRD Malang berkomitmen menjaga agar setiap agenda kedewanan tetap berjalan meski ada aksi unjuk rasa. Amithya menilai hal ini penting agar fungsi legislatif tidak terganggu dan tetap mampu menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Aksi Damai yang Mendapat Apresiasi
Aksi yang dilakukan mahasiswa HMI Cabang Malang berlangsung damai dan tertib. Para demonstran menyampaikan tuntutannya tanpa melakukan tindakan anarkis, sehingga kondisi di sekitar lokasi tetap kondusif.
Amithya mengapresiasi sikap ini sebagai wujud kedewasaan demokrasi. Ia menyebut bahwa cara mahasiswa menyuarakan aspirasi menjadi contoh positif bagi masyarakat luas. “Alhamdulillah semua berjalan lancar, tertib, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa massa membawa atribut organisasi dengan tetap mematuhi aturan. Mereka melakukan orasi secara bergantian, sambil menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mendorong perubahan yang lebih baik bagi bangsa.
Dukungan Aparat dan Ormas Lokal
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, TNI, serta sejumlah organisasi masyarakat di Kota Malang. Kehadiran berbagai pihak ini memastikan keamanan berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri dengan tertib.
Keberhasilan menjaga ketertiban dalam demonstrasi ini juga menunjukkan bahwa kerjasama antara aparat, DPRD Malang, dan masyarakat bisa terjalin harmonis. Hal ini menjadi modal penting bagi Kota Malang untuk tetap aman dalam menghadapi dinamika politik.
Setelah pertemuan dengan empat pimpinan DPRD Malang dan perwakilan fraksi, massa menyambut baik penandatanganan persetujuan penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa suara mahasiswa tidak akan berhenti di jalanan, tetapi benar-benar dibawa ke tingkat nasional.
Baca Juga:Indonesia Gelap, Ancaman Serius bagi Reputasi Internasional dan Stabilitas Global
