Ingin Jadi ASN? Inilah Rincian Formasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Seluruh Provinsi 2026

Infomalangcom – Bagi banyak lulusan SMA dan sederajat di Indonesia, menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah impian besar untuk mengabdi kepada negara sekaligus memperoleh kepastian karier.

Salah satu jalur paling bergengsi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui seleksi sekolah kedinasan.

Memasuki tahun ajaran baru, antusiasme terhadap pendaftaran calon praja semakin meningkat, mengingat institusi ini merupakan kawah candradimuka bagi calon pemimpin birokrasi masa depan.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri tetap menduduki posisi teratas sebagai instansi pendidikan kedinasan favorit karena skema ikatan dinasnya yang menjanjikan.

Dengan dukungan fasilitas asrama, biaya pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara, hingga pengangkatan langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II/a setelah lulus, persaingan untuk memperebutkan satu kursi di sini tentu sangat ketat dan kompetitif.

Memahami Peta Formasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2026

Penentuan kuota atau formasi setiap tahunnya tidaklah sembarangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya untuk menentukan jumlah kebutuhan praja berdasarkan usulan dari pemerintah daerah di seluruh pelosok Indonesia.

Hal ini dilakukan agar distribusi lulusan nantinya benar-benar sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pembangunan di tiap wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

Pada periode seleksi tahun 2026, total formasi secara nasional diprediksi masih berada di angka yang stabil.

Pembagian kuota ini sangat bergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun di daerah masing-masing.

Oleh karena itu, formasi untuk provinsi besar seperti Jawa Timur atau Sumatera Utara cenderung lebih banyak dibandingkan dengan provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Baca Juga : Update Syarat Masuk IPDN 2026, Panduan Lengkap Seleksi SPCP Nasional

Rincian Estimasi Formasi Per Wilayah

Berdasarkan tren alokasi dari tahun-tahun sebelumnya dan arah kebijakan reformasi birokrasi, berikut adalah gambaran distribusi formasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang perlu Anda perhatikan sebelum menentukan strategi pendaftaran:

1. Wilayah Barat (Sumatera): Provinsi seperti Aceh dan Sumatera Utara biasanya mendapatkan alokasi yang cukup signifikan, berkisar antara 40 hingga 60 formasi. Sementara itu, provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau atau Bangka Belitung menyesuaikan dengan struktur pemerintahannya yang lebih ramping.
2. Wilayah Jawa dan Bali: Jawa Timur seringkali menjadi provinsi dengan kuota tertinggi secara nasional karena memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak. Sebaliknya, DKI Jakarta meski merupakan pusat pemerintahan, memiliki kuota yang terbatas karena fokus pada efisiensi birokrasi perkotaan.
3. Wilayah Tengah (Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara): Wilayah ini menunjukkan peningkatan kuota, terutama untuk mendukung pengisian jabatan di daerah otonomi baru serta penguatan birokrasi di sekitar kawasan industri strategis.
4. Wilayah Timur (Papua dan Maluku): Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi putra-putri daerah dengan pembagian formasi Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP. Hal ini bertujuan untuk memastikan representasi lokal dalam struktur kepemimpinan daerah di tanah Papua.

Persyaratan Ketat Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP)

Menjadi bagian dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri menuntut kesiapan mental dan fisik yang luar biasa. Syarat utama yang harus dipenuhi antara lain adalah batas usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran.

Integritas fisik juga menjadi sorotan utama, di mana standar tinggi badan dan kesehatan mata (bebas kacamata/lensa kontak) diberlakukan secara ketat guna menunjang tugas lapangan yang berat nantinya.

Selain aspek fisik, kualitas akademik tetap menjadi fondasi utama. Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 adalah ambang batas yang harus dilewati.

Selain itu, pendaftar wajib memahami bahwa seleksi ini menggunakan sistem gugur yang sangat transparan namun tidak kenal ampun, mulai dari seleksi administrasi hingga Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Mengapa Verifikasi Data Itu Penting?

Dalam menghadapi seleksi sekolah kedinasan, Anda tidak boleh hanya mengandalkan kabar burung. Sangat krusial untuk selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah.

Segala pengumuman terkait jumlah formasi riil per kabupaten/kota, jadwal pelaksanaan tes, hingga hasil seleksi hanya akan dipublikasikan secara sah melalui situs resmi spcp.ipdn.ac.id atau melalui portal nasional sscasn.bkn.go.id.

Kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi ini didasarkan pada transparansi sistem yang diterapkan. Anda juga dapat melihat dokumentasi proses pendidikan dan profil lulusan melalui kanal resmi untuk memantapkan niat.

Sebagai referensi visual mengenai kehidupan kampus dan prosesi wisuda yang membanggakan, Anda bisa mengunjungi Kanal YouTube Resmi IPDN yang dikelola oleh tim humas institusi.

Baca Juga : Mengenal Sistem Politik Indonesia, Sejarah, Struktur, dan Cara Kerjanya