Infomalangcom – Jukir Viral Tarif Rp 25 Ribu di Kayutangan Heritage sempat membuat geger jagat maya setelah aksinya mematok biaya parkir di luar nalar terekam kamera wisatawan.
Langkah cepat Polresta Malang Kota bersama Pemerintah Kota Malang dalam menuntaskan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik pungutan liar di kawasan wisata tidak memiliki ruang di Bumi Arema.
Kronologi Skandal Parkir “Nuthuk” di Jantung Kota Malang
Fenomena “nuthuk” atau mematok harga setinggi langit kembali mencoreng citra pariwisata Jawa Timur, khususnya di Kota Malang.
Pada awal Januari 2024, sebuah unggahan di platform media sosial menunjukkan kuitansi atau pengakuan dari seorang pengendara mobil yang dipaksa membayar retribusi parkir sebesar Rp25.000.
Kejadian tersebut berlokasi di kawasan strategis Jalan Basuki Rahmat, yang dikenal sebagai destinasi ikonik Kayutangan Heritage.
Bagi warga lokal, angka tersebut sangat tidak masuk akal. Berdasarkan aturan daerah yang berlaku, tarif parkir untuk kendaraan roda empat di zona tersebut seharusnya hanya berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 saja.
Viralitas unggahan ini memicu gelombang protes dari netizen yang merasa keamanan dan kenyamanan berwisata di Malang mulai terancam oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Kecepatan informasi di era digital memaksa aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk segera melakukan tindakan preventif dan represif.
Perburuan Pelaku oleh Polresta Malang Kota dan Dishub
Merespons keresahan masyarakat, Tim Gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dan jajaran Satreskrim Polresta Malang Kota segera melakukan penyisiran di lapangan.
Berbekal bukti digital dan keterangan saksi, petugas melakukan identifikasi terhadap juru parkir (jukir) yang beroperasi di area pertigaan PLN hingga arah masuk Kayutangan.
Penyelidikan intensif membuahkan hasil dengan diamankannya seorang pria berinisial K. Pelaku diketahui bukan sekadar jukir amatir, melainkan oknum yang memiliki akses di area tersebut namun menyalahgunakan kewenangannya.
Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan lonjakan kunjungan wisatawan pada saat weekend atau akhir pekan.
Saat kondisi lalu lintas padat dan lahan parkir terbatas, pelaku secara sepihak menetapkan tarif progresif tanpa memberikan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap administrasi retribusi daerah.
Baca Juga : Aksi Mahasiswa Papua di Malang Soroti Pelanggaran HAM di Tanah Papua
Meja Hijau dan Putusan Sidang Tipiring di PN Malang
Polresta Malang Kota tidak ingin sekadar memberikan pembinaan verbal. Guna memberikan efek jera yang nyata, kasus ini didorong hingga ke meja hijau melalui mekanisme Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Proses hukum ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Malang dengan dasar pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan pungutan liar demi keuntungan pribadi. Hakim yang memimpin persidangan akhirnya memutus pelaku bersalah. Sanksi yang diberikan meliputi denda materiil sebesar ratusan ribu rupiah.
Jika denda tersebut tidak sanggup dibayar, maka pelaku wajib menjalani hukuman subsider kurungan penjara selama beberapa hari.
Selain sanksi pidana ringan, Dishub Kota Malang mengambil langkah administratif yang jauh lebih berat, yakni pencabutan Kartu Anggota Jukir secara permanen. Artinya, oknum K tidak lagi memiliki legalitas untuk bekerja sebagai jukir di wilayah Kota Malang mana pun.
Edukasi Tarif Resmi dan Perlindungan Wisatawan
Pemerintah Kota Malang menggunakan momentum ini sebagai titik balik penataan parkir yang lebih transparan. Masyarakat dan wisatawan kini diimbau untuk lebih kritis saat menggunakan fasilitas parkir tepi jalan.
Tarif resmi yang harus dipatuhi adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan maksimal Rp5.000 untuk mobil penumpang.
Apabila terdapat oknum yang meminta lebih, warga memiliki hak hukum untuk menolak atau meminta karcis sebagai bukti transaksi yang sah.
Pihak berwenang juga telah memasang papan informasi tarif berukuran besar di titik-titik krusial Kayutangan Heritage.
Selain itu, kanal pengaduan melalui Instagram @dishubmalangkota dan Ngalam Command Center selalu terbuka untuk laporan real-time.
Keberhasilan Polresta Malang Kota dalam mengawal kasus ini dari viralitas hingga putusan pengadilan menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kondusivitas ekonomi kreatif di Jawa Timur.
Wisatawan diharapkan tidak perlu ragu untuk berkunjung ke Malang, karena pengawasan terhadap jukir nakal kini diperketat dengan patroli rutin dan sistem pelaporan digital yang terintegrasi.
Sumber Informasi Terpercaya & Bukti Pendukung:
- Situs Resmi Pemkot Malang: Terkait regulasi Perda Retribusi Jasa Umum (malangkota.go.id).
- Laporan Pengaduan Dishub: Melalui akun Instagram resmi @dishubmalangkota.
- Dokumentasi Sidang: Arsip Pengadilan Negeri Malang mengenai Tipiring Pelanggaran Perda.
- Referensi Berita Video: Liputan lapangan mengenai penangkapan jukir nuthuk di kanal berita regional Jawa Timur yang mengonfirmasi identitas pelaku berinisial K.
Baca Juga : Jelang Libur Panjang, 5.470 Penumpang Padati Stasiun Malang dalam Sehari
