InfoMalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang secara resmi memfokuskan alokasi anggaran hasil efisiensi APBD 2025 untuk sektor infrastruktur, sanitasi, dan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bentuk optimalisasi anggaran guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi anggaran sebesar Rp93,6 miliar yang dialihkan ini berasal dari dana block grant atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dana tersebut disalurkan ke pemerintah daerah untuk digunakan sesuai kebutuhan prioritas masing-masing wilayah. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, pengalihan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
“Proses pengalihan dana ini tidak perlu menunggu perubahan APBD, melainkan dilakukan langsung melalui mekanisme pergeseran anggaran,” ujar Yetty pada Kamis (24/7/2025).
Langkah pergeseran anggaran ini memungkinkan Pemkab Malang untuk segera merealisasikan program-program prioritas, terutama pada semester kedua tahun anggaran. Dari total dana efisiensi sebesar Rp93,6 miliar, alokasi terbesar yakni Rp60,8 miliar diberikan untuk sektor infrastruktur dan sanitasi. Sedangkan sektor kesehatan menerima alokasi dana sebesar Rp8,9 miliar.
Tak hanya itu, sebesar Rp22,3 miliar juga dialokasikan untuk mendukung program prioritas lainnya yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, sekitar Rp100 juta disisihkan untuk kegiatan penanganan inflasi daerah. Sementara, untuk penyediaan cadangan pangan, dialokasikan dana sebesar Rp1,3 miliar.
Yetty menjelaskan bahwa BKAD telah menyiapkan strategi agar serapan dana efisiensi ini dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong perangkat daerah untuk melakukan lelang dini. Selain itu, percepatan realisasi belanja juga digerakkan tanpa mengabaikan pertanggungjawaban administrasi.
“Percepatan dilakukan melalui lelang dini, percepatan realisasi, serta penjadwalan kegiatan secara konsisten. Tujuannya adalah agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),” tambahnya.
Baca Juga: Insiden di Karangploso: Kecelakaan Motor dan Mobil, Dua Korban Dilarikan
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, menyampaikan bahwa secara umum realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 telah berjalan baik. Saat ini, serapan anggaran telah mendekati angka 50 persen dan diharapkan akan terus meningkat pada semester kedua.
“Program-program sudah berjalan dan kami bersiap merealisasikan sejumlah proyek besar dalam waktu dekat, terutama yang berada di tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Nurcahyo.
Ia menambahkan bahwa ketiga sektor tersebut memang menyerap porsi terbesar dalam struktur belanja APBD Kabupaten Malang. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan program di sektor-sektor tersebut menjadi prioritas untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Diketahui, pergeseran anggaran merupakan perubahan dalam alokasi anggaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah. Langkah ini dinilai efektif dalam merespons dinamika kebutuhan pembangunan di daerah, termasuk dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan dasar masyarakat.
Dengan adanya efisiensi dan realokasi anggaran ini, diharapkan Kabupaten Malang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih merata, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemkab Malang berkomitmen untuk terus mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar pembangunan daerah berjalan sesuai target dan berdampak positif bagi warga Kabupaten Malang.
Baca Juga: Diduga Ngebut, Dua Pemuda Wajak Terlibat Kecelakaan
