Strategi Pengamanan Logistik Pilkada yang Ketat
Untuk mencegah kebocoran surat suara, KPU menerapkan standar operasional prosedur (SOP) ketat dalam distribusi logistik. Proses perpindahan logistik akan melibatkan tiga komponen utama, yaitu perwakilan KPU, pengawas dari badan pengawas pemilu (bawaslu) hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), serta unsur keamanan dari TNI atau kepolisian. Standar ini dijalankan khususnya untuk memastikan keamanan logistik saat tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui peran aktif KPPS. Dalam hal ini, upaya antisipasi juga disesuaikan untuk TPS yang berada di daerah rawan secara geografis dengan memperhatikan moda transportasi yang tepat.
Tahapan Distribusi dan Peran PT Pos Indonesia
KPU Kabupaten Malang menyatakan bahwa H-1 Pilkada, logistik akan tersedia di 4.041 TPS. Pada 23-25 November 2024 mendatang, pendistribusian akan dilakukan dari gudang logistik KPU di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, menuju PPK di 33 kecamatan. Setelah itu, logistik akan diteruskan ke tiap TPS pada 26 November dengan dukungan PT Pos Indonesia yang berpengalaman dalam pemilu sebelumnya. Meski terdapat 7 TPS di lokasi yang rawan secara geografis, KPU memastikan distribusi logistik masih dapat diatasi tanpa kendala besar.
Baca Juga : Siap Mbangun Malang! Haji Rendra Masdrajad Safaat ditempatkan di Komisi C
