MALANG, Jawa Timur – Komitmen pemerintah pusat dalam memastikan program strategis nasional berjalan efektif terlihat jelas di Kabupaten Malang. Pelaksana tugas (Plt) Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Mayjen TNI (Purn) Harianto, melakukan kunjungan kerja penting pada Rabu (13/8/2025). Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah peresmian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG BGN) yang berlokasi di Desa Kepuh, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi KSP terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
SPPG Malang: Titik Krusial untuk Program Makan Bergizi Gratis
Plt Deputi V KSP Harianto, didampingi oleh Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, serta sejumlah jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malang, melakukan kunjungan kerja selama tiga hari, dari Senin hingga Rabu (11-13/8/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program-program utama pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, berjalan sesuai rencana.
“Kunjungan ini untuk memastikan program utama pemerintah berjalan,” terang Mayjen (Purn) Harianto, menegaskan fokus utama dari kegiatan ini. Peresmian dan kunjungan monitoring di SPPG Karangploso menjadi momen penting. Plt Deputi V KSP bersama rombongan melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari penerimaan barang, tempat penyimpanan bahan makanan kering seperti beras dan telur, proses pencucian, hingga tahap memasak dan penyimpanan makanan yang sudah siap didistribusikan.
SPPG Karangploso sendiri memiliki peran sentral dalam menyalurkan makanan bergizi ke beberapa sekolah, salah satunya adalah SMPN 5 Karangploso. Dengan adanya SPPG ini, rantai pasok dan kualitas makanan yang disalurkan dapat dikontrol lebih baik, memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang optimal.
Baca Juga:DPRD Dorong Kota Malang Lebih Ramah Lingkungan, Perda Plastik Ditargetkan Rampung 2026
Wakil Bupati Lathifah Shohib memberikan apresiasinya terhadap kinerja SPPG Karangploso. “Menurut saya, semuanya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mereka melakukan dengan sangat baik. Setiap harinya, variasi menu juga berganti, sehingga makanan yang disajikan tetap segar dan menarik,” kata Wabup Lathifah. Keterangan ini memberikan gambaran tentang kualitas pelaksanaan program di lapangan, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif ini.
Ambisi Menjangkau 82 Juta Penerima Manfaat dan Keterlibatan Pemda
Kepada awak media, Plt Deputi V KSP Harianto menegaskan bahwa pemerintah akan memasifkan keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya adalah agar pada akhir tahun ini, sebanyak 82 juta penerima manfaat bisa terlayani sesuai keinginan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ini adalah ambisi besar yang membutuhkan kolaborasi solid antara pusat dan daerah.
Harianto menjelaskan bahwa di bulan September 2025 mendatang, direncanakan akan dibangun sekolah permanen untuk Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Bantur. Sekolah ini akan menampung siswa dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, dalam satu kompleks terpadu. “Sehingga, nanti di tahun 2026 itu sudah permanen dan tidak pindah-pindah lagi,” jelasnya.
Saat ini, siswa dari Kabupaten Malang masih dititipkan di Sekolah Rakyat yang ada di Kota Malang dan Kota Batu. Namun, dengan adanya pembangunan sekolah permanen di Kecamatan Bantur, mereka akan bisa menikmati fasilitas pendidikan yang lebih stabil dan dekat dengan tempat tinggalnya. Pembangunan ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menilik Program Unggulan Lain: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih
Dalam rangkaian kunjungannya, Plt Deputi V KSP Harianto juga bermaksud meninjau SPPG di Kecamatan Wajak, bertemu dengan pelaku UMKM, dan mengecek kesiapan lahan untuk Sekolah Rakyat di Kecamatan Bantur. Hal ini menunjukkan bahwa fokus kunjungan tidak hanya terbatas pada satu program, melainkan mencakup keseluruhan program unggulan pemerintah yang saling terkait.
Seperti yang disampaikan sebelumnya, program Sekolah Rakyat (SR) bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai agar program ini berjalan efektif.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih (KMP) diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan. Plt Deputi V KSP mendorong para pengurus koperasi untuk proaktif dalam membuat business plan dan berinovasi, sehingga koperasi dapat berkembang secara mandiri tanpa hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Kunjungan KSP ke Kabupaten Malang ini tidak hanya menjadi simbolik, melainkan merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan program-program prioritasnya berjalan optimal di seluruh wilayah. Dengan monitoring dan evaluasi langsung di lapangan, diharapkan setiap kendala dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat, sehingga dampak positif dari program-program ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Baca Juga:Pemkot Malang Pastikan Tarif PBB 2025 Tetap, Warga Tidak Perlu Khawatir
