InfoMalang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menindak tegas praktik tambang ilegal yang marak terjadi di Indonesia. Dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo membeberkan data mencengangkan: terdapat 1.063 penggalian ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.
Data Tambang Ilegal dari Aparat Penegak Hukum
Prabowo menjelaskan bahwa angka tersebut ia peroleh langsung dari laporan aparat penegak hukum. Dari laporan itu, ribuan penggalian ilegal diketahui masih beroperasi di berbagai daerah, tanpa izin resmi, namun menghasilkan kekayaan besar yang tidak masuk ke kas negara.
“Saya telah diberi laporan bahwa terdapat 1.063 penggalian ilegal. Potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo dengan nada tegas.
Jumlah ini dianggap sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan di sektor pertambangan. Bagi Prabowo, praktik semacam ini tidak boleh lagi dibiarkan karena menggerus kekayaan bangsa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:Prabowo Tegaskan Reformasi BUMN: Komisaris Dipangkas, Tantiem Dihapus
Ajakan kepada Parlemen dan Masyarakat
Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memberantas penggalian ilegal. Ia meminta dukungan parlemen, aparat, hingga masyarakat luas agar pemberantasan bisa berjalan efektif.
Prabowo mengingatkan, upaya ini tidak akan mudah karena ada banyak kepentingan besar yang bermain di balik praktik penggalian ilegal. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak akan mentolerir adanya intervensi dari pihak mana pun.
Peringatan untuk “Orang Kuat”
Salah satu pernyataan yang paling menonjol adalah peringatan Prabowo terhadap “orang-orang kuat” yang mungkin mencoba menghalangi upaya pemberantasan penggalian ilegal. Ia menyebut dengan jelas bahwa peringatan itu berlaku bagi siapa pun, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan sikap presiden bahwa hukum harus berlaku tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan.
Respons Kementerian ESDM
Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami data ribuan penggalian ilegal tersebut. Menurutnya, pemerintah akan segera melakukan pengecekan dan pendataan ulang untuk memastikan status legalitas tiap penggalian.
“Ini saya cek dulu angka-angkanya,” ujar Yuliot di Kompleks Parlemen Senayan.
Yuliot juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki ketentuan terkait tambang rakyat. Untuk penambangan skala individu, wilayah kerja yang diizinkan maksimal 5 hektar. Sementara itu, untuk tambang yang dikelola koperasi, luas wilayah maksimal 10 hektar. Dengan aturan ini, ia menegaskan, jelas terlihat perbedaan antara tambang rakyat yang legal dengan penggalian ilegal berskala besar yang merugikan negara.
Penggalian Ilegal dan Kerugian Negara
Kerugian negara sebesar Rp 300 triliun akibat penggalian ilegal tidak hanya berupa hilangnya potensi pajak dan royalti. Dampak negatif juga terasa pada lingkungan hidup, kerusakan ekosistem, hingga konflik sosial di daerah pertambangan. ilegal seringkali beroperasi tanpa memperhatikan standar keselamatan kerja maupun lingkungan. Akibatnya, banyak masyarakat sekitar yang dirugikan, baik dari segi kesehatan maupun akses terhadap lahan.
Langkah Tegas Diharapkan
Langkah tegas Presiden Prabowo ini diharapkan mampu mengubah kondisi sektor pertambangan nasional. Dengan penindakan menyeluruh, negara bukan hanya bisa mengamankan penerimaan hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak buruk penggalian ilegal.
Pengamat menilai, kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Tanpa dukungan semua pihak, pemberantasan penggalian ilegal akan sulit dilakukan karena jaringan bisnis ini kerap melibatkan aktor-aktor berpengaruh.
Generasi Muda dan Transparansi
Prabowo juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi generasi muda untuk ikut berperan dalam membangun sektor energi dan pertambangan yang bersih. Dengan keterlibatan anak-anak muda yang berintegritas, diharapkan ada pembaruan cara pandang dalam mengelola kekayaan alam bangsa.
Selain itu, transparansi data dan keterbukaan informasi dinilai krusial. Publik harus tahu di mana penggalian ilegal beroperasi dan sejauh mana pemerintah sudah menindak. Langkah ini dapat mempersempit ruang gerak mafia pertambangan yang selama ini berlindung di balik kerahasiaan.
Momentum Perubahan
Pidato Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025 menjadi momentum penting untuk memulai langkah serius memberantas penggalian ilegal. Data ribuan penggalian ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun menjadi alarm keras bahwa sektor pertambangan harus segera dibenahi.
Dengan dukungan penuh dari parlemen, aparat, dan masyarakat, pemberantasan penggalian ilegal bisa menjadi tonggak reformasi besar di sektor energi dan sumber daya mineral. Prabowo sudah menegaskan sikap, kini publik menunggu bukti nyata implementasi di lapangan.
