MALANG – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Parlemen Asia menyerukan pemerintah Indonesia untuk segera mengusut dugaan kekerasan yang terjadi selama aksi demonstrasi.
Tuntutan itu muncul di tengah maraknya laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan ketika demo pada 28-31 Agustus 2025.
Dilansir dari unggahan akun Instagram @ohchr_asia pada Selasa (2/9/2025), PBB melalui Kantor Hak Asasi Manusia Asia menyampaikan keprihatinannya atas rangkaian kekerasan di Indonesia.
Demonstrasi itu dipicu isu tunjangan parlemen, langkah penghematan, hingga dugaan tindakan represif aparat.
“Kami mengikuti serentetan kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak seimbang oleh pasukan keamanan,” tulisnya.
Baca Juga: Solidaritas Warga Asia Tenggara, Pesan Makanan untuk Driver Ojol di Tengah Demo Indonesia
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” lanjutnya.
PBB menegaskan bahwa otoritas harus menegakkan hak-hak warga dalam berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga ketertiban sesuai norma dan standar internasional.
Semua aparat keamanan, termasuk militer yang dilibatkan dalam penegakan hukum, diingatkan untuk mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.
“Kami meminta investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan,” tegasnya.
Selain itu, PBB juga menekankan pentingnya kebebasan pers. Media diminta diberi ruang untuk melaporkan peristiwa demonstrasi tanpa intervensi maupun intimidasi, agar publik dapat memperoleh informasi secara bebas dan independen.
Baca Juga: Kompilasi Barang Bukti Pembakaran dan Penjarahan Diduga Ulah Oknum
