InfoMalang – Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 akan mengalokasikan anggaran besar untuk dua sektor krusial, yakni pendidikan dan program makan bergizi gratis (MBG). Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 1.092 triliun, dengan rincian Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dan Rp 335 triliun untuk MBG. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mengurangi ketimpangan sosial.
Baca Juga:Dinsos-P3AP2KB Ajak DLH Malang Segera Ajukan Sertifikasi Taman Ramah Anak
Anggaran Pendidikan Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia
Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menekankan bahwa anggaran pendidikan 2026 adalah yang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Angka Rp 757,8 triliun ini merupakan pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan.
Prabowo menjelaskan bahwa pendidikan adalah senjata paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan, memperkuat daya saing bangsa, dan mencetak generasi emas yang siap bersaing di panggung global. Anggaran besar ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan angka, melainkan benar-benar tepat sasaran dalam pelaksanaannya.
Menurut Presiden, dana pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program strategis. Salah satunya adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penguatan pendidikan vokasi dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja modern.
Beasiswa dan Dukungan Fasilitas Pendidikan
Dalam alokasi pendidikan, pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk beasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP) akan menyasar 21,1 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diberikan untuk 1,2 juta mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
Tak hanya itu, sebesar Rp 150,1 triliun akan digelontorkan untuk perbaikan serta pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Dengan adanya dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai, diharapkan proses belajar-mengajar menjadi lebih efektif, modern, dan inklusif.
Pemerintah juga menekankan pentingnya literasi digital di era teknologi. Oleh sebab itu, sebagian anggaran pendidikan akan diarahkan pada pengembangan fasilitas berbasis teknologi, laboratorium komputer, hingga penyediaan akses internet di sekolah-sekolah pelosok.
Lompatan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis
Selain pendidikan, program makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi fokus utama pemerintah. Pada 2026, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 335 triliun, melonjak drastis dibanding tahun 2025 yang hanya Rp 71 triliun. Lonjakan anggaran ini menunjukkan keseriusan negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Presiden Prabowo menilai MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa. Anak-anak dengan gizi seimbang diyakini akan memiliki daya tahan tubuh lebih baik, kemampuan belajar lebih tinggi, serta masa depan yang lebih cerah.
Program MBG dirancang untuk menjangkau seluruh sekolah dasar hingga menengah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Pemerintah menargetkan agar tidak ada lagi anak Indonesia yang bersekolah dengan perut kosong atau kekurangan gizi.
Memberdayakan UMKM dan Ekonomi Lokal
Program makan bergizi gratis juga membawa manfaat bagi sektor ekonomi. Pasalnya, penyediaan bahan pangan akan menggandeng petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Dengan pola distribusi yang melibatkan masyarakat lokal, program ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.
Presiden Prabowo menekankan bahwa MBG dapat membuka ratusan ribu lapangan kerja baru. Petani dan nelayan akan memiliki pasar tetap untuk produk mereka, sementara pelaku UMKM pangan akan terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya. Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan anak-anak sekolah, tetapi juga masyarakat luas.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa program MBG akan memperhatikan standar gizi sesuai rekomendasi ahli kesehatan. Menu makanan akan disusun dengan memperhatikan kebutuhan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan anak-anak dalam masa pertumbuhan.
Tantangan dalam Implementasi
Meski anggaran besar sudah disiapkan, tantangan dalam implementasi tetap ada. Pemerintah harus memastikan agar dana benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa adanya kebocoran. Pengawasan ketat akan dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan peran aktif masyarakat.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian juga diperlukan agar distribusi makanan bergizi berjalan lancar hingga ke pelosok. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sosial akan bekerja sama dalam pelaksanaan program ini.
Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan MBG akan menjadi salah satu tolok ukur efektivitas pemerintahan dalam membangun fondasi SDM unggul. Dengan dukungan anggaran yang sangat besar, masyarakat menaruh harapan agar program ini tidak hanya berjalan baik di tahun 2026, tetapi juga berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya.
