MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersiap memacu pembangunan di semester kedua tahun 2025 melalui optimalisasi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Meski nilai total SiLPA mencapai Rp 315 miliar, hanya sekitar Rp 82 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan program prioritas pada paruh akhir tahun ini.
Langkah ini diambil menyusul selesainya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan rampungnya proses audit, Pemkab Malang kini memiliki ruang fiskal yang dapat dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025.
Tidak Semua Dana SiLPA Bisa Dibelanjakan
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menegaskan bahwa tidak seluruh dana SiLPA dapat digunakan secara fleksibel. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana tersebut berasal dari sumber pembiayaan yang bersifat spesifik dan terikat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Dana dari sumber seperti DAK dan DBHCHT harus digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, dari total Rp 315 miliar, hanya Rp 82 miliar yang bisa digunakan untuk menambah kegiatan baru melalui PAK,” ujar Tomie, yang juga merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (30/6/2025).
Sementara itu, sebesar Rp 169 miliar dari total SiLPA sudah dimasukkan ke dalam struktur awal APBD 2025 untuk menutup defisit anggaran. Hal tersebut mengurangi ruang belanja tambahan yang bisa dilakukan di semester dua.
Fokus pada Pendidikan, Pertanian, dan Layanan Publik
Tomie menyampaikan bahwa penggunaan Rp 82 miliar yang tersisa akan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Beberapa prioritas utamanya meliputi:
-
Perbaikan infrastruktur sekolah rusak
-
Penguatan sektor pertanian
-
Pelayanan kesehatan masyarakat
-
Dukungan pada program pendidikan dan sosial
Menurutnya, infrastruktur jalan utama telah tertangani melalui alokasi belanja awal. Oleh sebab itu, anggaran hasil efisiensi ini akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar yang masih membutuhkan dukungan anggaran tambahan.
Baca Juga:Warga Griyashanta Tolak Jalan Tembus, Minta Perlindungan DPRD Kota Malang
“Kami ingin memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan fiskal,” jelasnya.
Tantangan Fiskal: PAD Stagnan, Dana Transfer Tak Bertambah
Di tengah kondisi fiskal yang tidak mengalami peningkatan signifikan, Pemkab Malang mengandalkan efisiensi dan pengelolaan belanja secara selektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami lonjakan, sementara dana transfer dari pemerintah pusat juga stagnan.
“Karena tidak ada tambahan dari pusat, dan PAD juga tidak meningkat, maka strategi kami adalah memanfaatkan dana SiLPA secara optimal untuk sektor prioritas,” kata Tomie.
Di sisi lain, sejumlah program nasional seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kopdes Merah Putih juga tetap menjadi bagian penting dalam skema pembangunan semester dua. Pemkab Malang juga menyasar desa-desa yang terkena dampak dari penyesuaian anggaran pusat agar tetap mendapatkan alokasi pembangunan.
Sinergi dan Pengawasan Jadi Kunci
Tomie menyatakan bahwa keberhasilan implementasi anggaran di semester dua juga ditentukan oleh proses PAK APBD 2025 yang kini sedang difinalisasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar postur anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pengawasan dari BPK RI akan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
“Dengan kerja sama semua pihak, kami yakin anggaran ini bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran dan membawa dampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Optimisme Pembangunan di Semester II 2025
Meski ruang fiskal terbatas, Pemkab Malang tetap optimis bahwa alokasi SiLPA Rp 82 miliar dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga momentum pembangunan. Fokus pada sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan menutup gap layanan yang sempat tertunda.
Dengan pendekatan efisien, strategis, dan berlandaskan transparansi, Kabupaten Malang terus membuktikan komitmennya dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025.
Baca Juga:Warga Griyashanta Tolak Jalan Tembus, Minta Perlindungan DPRD Kota Malang
