Infomalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi warganya. Salah satu langkah nyata yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur
. Proyek ini menargetkan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki, yang akrab disapa Pantja. Ia menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat ini akan memberikan peluang belajar yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya dan akses pendidikan.
Kapasitas Besar untuk Tiga Jenjang Pendidikan
Pantja menjelaskan, gedung Sekolah Rakyat akan menampung 36 rombongan belajar (rombel). Rinciannya, 18 rombel untuk jenjang SD, 9 rombel untuk SMP, dan 9 rombel untuk SMA. Dengan komposisi tersebut, sekolah ini diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
“Dari total 36 rombel, 18 akan digunakan untuk SD, 9 untuk SMP, dan 9 untuk SMA. Target keseluruhan adalah seribu siswa dari berbagai jenjang,” terang Pantja dalam keterangannya.
Menurutnya, jumlah rombel ini dirancang agar proses pembelajaran berjalan efektif, sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar yang tinggi.
Keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang menjadi jawaban atas kebutuhan fasilitas pendidikan dengan kapasitas besar. Terutama di wilayah selatan Kabupaten Malang, yang selama ini masih membutuhkan dukungan sarana pendidikan yang memadai.
Pembangunan di Lahan Strategis
Rencana pembangunan sekolah ini akan dilakukan di atas lahan seluas 5,7 hektare yang merupakan bagian dari total 9,7 hektare lahan milik Pemkab Malang. Lahan tersebut terletak di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, dan dipilih setelah melalui kajian topografi mendalam.
Pantja menuturkan, lahan yang bisa dibangun adalah 5,7 hektare karena kondisi tanahnya yang berkontur. “Kami sudah melakukan kajian topografi, sondir, boring, dan investigasi tanah.
Hasilnya, lahan yang layak dibangun fondasi berada di area seluas 5,7 hektare,” jelasnya.
Lokasi ini juga dianggap strategis karena berdekatan dengan Jembatan Pelangi, salah satu akses utama menuju objek wisata populer Pantai Balekambang. Dengan posisi yang mudah dijangkau, diharapkan sekolah ini dapat menjadi pusat pendidikan yang nyaman sekaligus mendukung potensi ekonomi daerah.
Sinergi Pemkab dan Pemerintah Pusat
Meski dibangun di atas lahan milik Pemkab Malang, proyek Sekolah Rakyat ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemkab Malang bertindak sebagai penyedia lahan dan fasilitator agar pembangunan berjalan lancar.
“Kami hanya menyediakan lahan dan akan menerima bangunannya setelah selesai. Pembangunan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” tegas Pantja. Pernyataan ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan untuk masyarakat.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Pemkab Malang mendukung penuh kebijakan nasional untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan terjangkau di seluruh pelosok negeri.
Dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, Kabupaten Malang dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan tanpa terbebani pembiayaan pembangunan yang besar.
Masuk Daftar Prioritas Nasional
Menariknya, proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang masuk ke dalam 108 kabupaten/kota prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Kabupaten Malang bahkan menempati urutan ke-45 dalam daftar tersebut. Penetapan ini menandakan bahwa pemerintah pusat melihat potensi dan kebutuhan mendesak di wilayah ini.
Masuknya Kabupaten Malang dalam program prioritas nasional diharapkan mempercepat proses realisasi pembangunan.
Pemerintah pusat diharapkan segera menyalurkan anggaran dan sumber daya agar gedung sekolah bisa segera berdiri dan dimanfaatkan masyarakat.
Dampak Positif Bagi Masyarakat
Pembangunan Sekolah Rakyat ini diyakini membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pertama, keberadaan sekolah baru akan membuka akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kedua, proses pembangunan akan menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat membantu perputaran ekonomi di sekitar Desa Srigonco.
Tak hanya itu, kehadiran sekolah berkapasitas besar di dekat kawasan wisata seperti Pantai Balekambang berpotensi mendongkrak aktivitas ekonomi warga sekitar. Para orang tua siswa, pelaku usaha kecil, hingga penyedia transportasi lokal bisa ikut merasakan manfaat dari peningkatan mobilitas dan interaksi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Pemkot Malang Gelar Pertunjukan Wayang Kulit Peringati Hari Kesaktian Pancasila
Mendukung Visi Pendidikan Jangka Panjang
Langkah Pemkab Malang sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk menciptakan generasi emas 2045. Dengan kapasitas seribu siswa, Sekolah Rakyat diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan kemandirian yang baik.
Selain memberikan kesempatan belajar bagi siswa dari berbagai latar belakang, sekolah ini juga menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas.
Konsep Sekolah Rakyat yang menampung berbagai jenjang pendidikan di satu area mencerminkan upaya efisiensi sekaligus kolaborasi yang kuat antarinstansi.
Harapan ke Depan
Pemerintah Kabupaten Malang optimistis bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat dimulai dalam waktu dekat. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, masyarakat sekitar diharapkan segera menikmati hasilnya.
“Kami berharap pembangunan berjalan lancar dan sesuai target, sehingga seribu siswa dapat segera menempati sekolah baru ini,” kata Pantja. Ia menambahkan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang diimbau untuk turut menjaga dan mendukung proses pembangunan agar selesai tepat waktu.
Baca Juga: SPPG Kartika Nawa Diapresiasi atas MBG SMAN 2 Kota Malang
Keberadaan Sekolah Rakyat permanen menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dengan sinergi antara Pemkab Malang dan Kementerian Sosial, rencana ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih luas, merata, dan berkualitas.
