InfoMalang – Proyeksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) kembali menjadi topik hangat dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang telah menyepakati nominal SILPA maksimal sebesar Rp 107 miliar. Target ini jauh lebih rendah dibandingkan SILPA tahun 2024 lalu yang mencapai Rp 204 miliar.
Kesepakatan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang ini membawa konsekuensi besar terhadap strategi pengelolaan anggaran daerah. Dengan target lebih kecil, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan serapan belanja agar tidak banyak program yang tertunda atau bahkan gagal terlaksana.
Target Serapan Belanja
Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menekankan bahwa target SILPA Rp 107 miliar bukan sekadar angka. Tujuannya adalah mendorong percepatan realisasi belanja, terutama di tiga bulan terakhir tahun anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan bahwa target ini menjadi pengingat agar perangkat daerah lebih disiplin mengeksekusi program. Ia menegaskan, percepatan harus dilakukan agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Trio, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang sudah dianggarkan bisa digunakan dengan tepat. Belanja publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga:MBG Kota Malang Buka Rekrutmen Relawan Dapur, Dibutuhkan 47 Orang
Dampak Berkurangnya Dana Transfer
Trio menambahkan bahwa kebijakan pusat juga memengaruhi target ini. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang harus menyesuaikan diri setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer, khususnya untuk infrastruktur.
Penghapusan dana transfer tersebut adalah bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2025. Artinya, pendapatan daerah otomatis berkurang sehingga proyeksi SILPA pun diturunkan.
Dengan kondisi itu, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menilai target Rp 107 miliar lebih realistis. Angka tersebut dianggap seimbang dengan potensi pendapatan serta kapasitas belanja yang ada.
Pergeseran Anggaran
Dalam APBD Perubahan 2025, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang juga melakukan pergeseran alokasi anggaran. Salah satunya, dana relokasi pedagang Pasar Besar sebesar Rp 7,7 miliar dialihkan untuk program pengembangan UMKM dan revitalisasi pasar rakyat.
Selain itu, bidang pendidikan mendapat tambahan anggaran. Program rehabilitasi sekolah dan insentif guru PAUD menjadi fokus agar kualitas layanan pendidikan bisa meningkat.
Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menilai pergeseran ini penting untuk menyesuaikan kebutuhan yang lebih mendesak. Dengan begitu, program pembangunan tetap berjalan meski ada keterbatasan dana.
Tantangan Realisasi
Hingga saat ini, serapan belanja perangkat daerah di Kota Malang masih relatif rendah. Data menunjukkan mayoritas OPD baru merealisasikan belanja di bawah 50 persen. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, berjanji akan segera mengevaluasi serapan yang rendah tersebut. Ia menegaskan, setelah APBD Perubahan disetujui provinsi, Pemkot siap tancap gas mempercepat belanja.
Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menyadari bahwa waktu yang tersisa hanya sekitar tiga bulan. Oleh karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah sangat krusial agar target SILPA dapat tercapai.
Strategi Optimalisasi
Berbagai strategi tengah disiapkan agar target Rp 107 miliar tidak meleset. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang mendorong penggunaan sistem digital dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Digitalisasi diharapkan mempercepat birokrasi sekaligus menekan potensi keterlambatan. Selain itu, monitoring rutin akan dilakukan setiap pekan untuk mengecek progres realisasi anggaran di tiap perangkat daerah.
Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang juga menekankan pentingnya perencanaan program yang lebih matang sejak awal tahun. Dengan begitu, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisasi.
Komitmen Politik Anggaran
Sebagai lembaga legislatif, DPRD menegaskan komitmennya dalam mengawal anggaran. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang bersepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama.
Trio menegaskan, pihaknya tidak ingin SILPA kembali menumpuk seperti tahun sebelumnya. Baginya, setiap rupiah dari APBD harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menjadi saldo di akhir tahun.
Kesepakatan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang mengenai target Rp 107 miliar mencerminkan adanya komitmen politik anggaran yang kuat. Hal ini sekaligus menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah di mata publik.
Fokus pada Program Prioritas
Arah kebijakan tahun ini jelas: meminimalkan SILPA dengan mempercepat realisasi program prioritas. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang sepakat menempatkan UMKM, pendidikan, serta revitalisasi pasar rakyat sebagai sasaran utama belanja.
Dengan prioritas yang lebih jelas, diharapkan masyarakat bisa melihat dampak nyata dari belanja APBD. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang berkomitmen menjaga agar setiap program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui langkah ini, mereka optimistis SILPA Rp 107 miliar dapat tercapai sesuai rencana.
