BKN dijadwalkan mengumumkan tahapan seleksi dan formasi sekitar 20 November 2026.
JAKARTA – Pemerintah merencanakan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 pada November, sementara jumlah formasi masih dihitung ulang dan belum final.
Rencana itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi pemerintah dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Prasetyo, rekrutmen diprioritaskan untuk menggantikan PNS yang pensiun setiap tahun dan memenuhi kebutuhan program strategis. “Rencana bulan November ini juga sudah dilakukan proses pendaftaran,” ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut jumlah formasi sekitar 150 ribu dan masih dihitung ulang, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Di kesempatan yang sama, menurut beberapa sumber, Rini mengatakan “Pembukaannya saya akan berusaha November ini sudah bisa diumumkan kepada seluruh peserta”. Ia tidak menyebut tanggal.
Seleksi tahun ini difokuskan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), program prioritas Presiden Prabowo Subianto, menurut beberapa sumber. Rini mencontohkan sekolah terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, dan polisi hutan. Laman Kementerian PANRB menambahkan Manggala Agni.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun @bkngoidofficial mengajak calon pelamar membuat akun di portal sscasn.bkn.go.id, dikutip Sabtu (14/11/2026). Pendaftaran disebut dijadwalkan pada pekan keempat November, dan BKN akan mengumumkan tahapan seleksi serta formasi sekitar 20 November 2026.
Pada Senin (16/11/2026), Badan Komunikasi Pemerintah RI mengunggah infografis bersumber dari BKN di Instagram. Isinya mengajak calon peserta membuat akun SSCASN, memastikan data diri sesuai, dan memantau informasi resmi jadwal pendaftaran.

Bagi warga Malang Raya, kabar ini belum tentu berarti ada formasi di daerah. Pada 20 April 2026, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Hendru Martono menyatakan Pemkot Malang tidak membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK sepanjang 2026.
Beberapa sumber mengutip Hendru menyebut “kemungkinan tidak ada pengadaan ASN dari umum”. Menurut data Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dikutip JPNN, belanja pegawai Rp1,08 triliun atau 43,55 persen dari APBD 2026 sebesar Rp2,48 triliun, sedangkan batas mandatori 30 persen.
Dari beberapa sumber pada Juli 2026, Pemkot Malang tetap tidak membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK karena fokus menata tenaga non-ASN. Kedua pernyataan itu disampaikan sebelum pemerintah pusat mengumumkan rencana November.
Formasi untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu belum diumumkan. Belum diketahui apakah rencana pemerintah pusat mengubah sikap Pemkot Malang.
Editor: Handoyo Tejo Wasito

News
Nasional
Nasional
Nasional
Nasional
Nasional