infomalangcom – Sebanyak 512 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, dilaporkan terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian melakukan investigasi dan mengungkap persoalan dalam proses distribusi makanan yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut.
Kasus ini terjadi setelah para santri mengonsumsi menu MBG pada Selasa, 1 September 2026. Berdasarkan data investigasi lapangan yang disampaikan BGN, sebanyak 512 orang terdampak.
Dari jumlah tersebut, 80 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, 312 orang telah pulang dalam kondisi membaik, sedangkan 120 orang masih menjalani observasi.
BGN menyatakan penanganan korban menjadi prioritas setelah muncul laporan mengenai kondisi kesehatan para santri. Pemeriksaan dan pemantauan dilakukan untuk memastikan para korban memperoleh penanganan yang diperlukan sekaligus menelusuri penyebab kejadian.
Kasus Keracunan MBG, BGN Soroti Distribusi Makanan
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan bahwa hasil investigasi menemukan adanya ketidakdisiplinan dalam penerapan standar operasional prosedur atau SOP pendistribusian MBG.
Menurut Ketut, makanan yang telah selesai dimasak seharusnya didistribusikan dalam waktu sekitar empat jam. Namun, BGN menemukan proses pendistribusian di lapangan berlangsung melewati batas waktu tersebut.
Kondisi itu menjadi perhatian karena makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet. Ketut menjelaskan, apabila makanan terlalu lama berada dalam kondisi yang tidak sesuai, risiko makanan mengalami kerusakan dan pertumbuhan bakteri dapat meningkat.
Temuan mengenai waktu distribusi tersebut menjadi bagian penting dalam investigasi BGN. Namun, informasi itu sebaiknya dipahami sebagai penjelasan mengenai faktor yang ditemukan dalam pemeriksaan BGN, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh aspek penyebab telah ditentukan melalui satu pemeriksaan saja.
Kasus tersebut juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat satuan pelayanan. BGN mengambil tindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah dengan memberikan suspend berat selama 30 hari.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan layanan makanan bergizi. Evaluasi diperlukan agar standar keamanan pangan dan ketepatan waktu distribusi dapat diterapkan secara konsisten.
Sementara itu, Kepala SPPG Kalitengah Rafli menyampaikan permohonan maaf terkait kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses pengolahan makanan dimulai sekitar tengah malam dan makanan kemudian dikirim untuk didistribusikan sekitar pukul 11.00 WIB.
Menurut Rafli, makanan juga telah melalui pemeriksaan organoleptik sebelum dibagikan.
Keterangan tersebut memberikan perspektif lain mengenai proses penyediaan makanan di SPPG. Perbedaan informasi mengenai waktu produksi dan distribusi menjadi bagian yang relevan untuk diperiksa dalam evaluasi sehingga prosedur dapat diperbaiki secara menyeluruh.
Dari sisi penanganan, BGN menegaskan bahwa keselamatan para santri menjadi perhatian utama. Korban yang masih membutuhkan perawatan atau observasi tetap mendapatkan penanganan medis sesuai kebutuhan.
Kasus di Sidoarjo sekaligus menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program makanan dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat sejak tahap pengolahan hingga makanan diterima penerima manfaat.
Waktu distribusi, kondisi penyimpanan, kebersihan, serta penerapan SOP merupakan bagian yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan makanan.
BGN melalui investigasi lapangan telah mengidentifikasi persoalan kedisiplinan SOP distribusi sebagai faktor yang perlu dievaluasi. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi lembaga untuk mengambil tindakan terhadap SPPG yang terlibat.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi berdasarkan sumber resmi dan laporan media yang kredibel agar perkembangan kasus tidak menimbulkan kesimpulan yang belum terbukti. Data mengenai jumlah korban dapat berubah mengikuti proses pendataan dan pemantauan kesehatan.
Dengan adanya evaluasi dan tindakan pengawasan, kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program.
Penguatan standar keamanan pangan, ketepatan distribusi, serta pengawasan di setiap tahapan diperlukan agar kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga.
Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara BGN, SPPG, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Setiap temuan dari investigasi perlu ditindaklanjuti secara terukur agar program MBG dapat berjalan dengan standar keamanan dan pelayanan yang semakin baik.
Baca juga: Rupiah Menguat ke Rp17.713 per Dolar AS pada Kamis Pagi
