Infomalang – Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas penting yang terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sejak resmi diluncurkan pemerintah pusat pada Januari 2025, program ini sudah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat di berbagai jenjang pendidikan hingga kelompok rentan. Namun, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri masih jauh dari target kuota. Karena itu, percepatan pembangunan SPPG menjadi agenda utama Pemkab Malang pada September 2025.
Perkembangan SPPG di Kabupaten Malang
Hingga 1 September 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang mencatat sudah ada 39 SPPG yang aktif menyalurkan program MBG. Angka ini memang menunjukkan progres, tetapi masih belum mendekati kuota ideal yang ditetapkan, yakni 110 SPPG. Kondisi ini menjadi perhatian serius, sebab ketersediaan dapur MBG berperan langsung terhadap distribusi makanan bergizi bagi masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menegaskan bahwa langkah percepatan tidak bisa ditunda. Dengan target lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang ada sekarang, Pemkab Malang harus mengoptimalkan kerja sama lintas sektor agar program dapat berjalan sesuai sasaran.
Pembentukan Satgas Percepatan MBG
Sebagai strategi utama, Pemkab Malang akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG. Satgas ini akan melibatkan berbagai instansi, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Peran masing-masing instansi pun sudah jelas. Bappeda akan mengatur pembiayaan melalui APBN dan APBD, Dinas Pendidikan bertindak sebagai penerima program di sekolah, sementara DPPKB akan berfokus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan kolaborasi ini, Pemkab Malang berharap proses percepatan SPPG bisa lebih terarah dan efektif.
Baca juga: Wali Kota Wahyu Bahas Finalisasi Bus Trans-Jatim Bersama Pemprov
Sumber Pendirian SPPG
Menariknya, hingga saat ini belum ada SPPG yang sepenuhnya dimiliki Pemkab Malang. Sesuai regulasi, pendirian SPPG bisa berasal dari tiga sumber, yakni:
-
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pembangunan gedung dan penyediaan lahan.
-
Yayasan yang bergerak di bidang sosial maupun pendidikan.
-
Pola kemitraan dengan pihak swasta maupun lembaga lain.
Dari 39 SPPG yang sudah berdiri di Kabupaten Malang, semuanya masih didirikan oleh yayasan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena keberlanjutan program akan lebih terjamin apabila komposisi pendirian lebih beragam, termasuk melalui dukungan BGN maupun kemitraan strategis lainnya.
Jumlah Penerima Manfaat MBG
Meski jumlah SPPG belum mencapai target, program MBG sudah berhasil memberikan manfaat nyata. Data Dinas Ketahanan Pangan mencatat, sejak Januari hingga awal September 2025, sudah ada 114.474 penerima. Mereka berasal dari berbagai kelompok, mulai anak usia dini, siswa sekolah, hingga ibu hamil dan balita.
Penerima manfaat terdiri dari:
-
Pendidikan anak usia dini: 807 penerima.
-
Kelompok Bermain/TK: 13.892 penerima.
-
Pusat kegiatan belajar masyarakat: 211 penerima.
-
Sekolah dasar: 49.922 penerima.
-
Sekolah menengah pertama: 29.957 penerima.
-
Sekolah menengah atas: 6.274 penerima.
-
Sekolah menengah kejuruan: 8.294 penerima.
-
Sekolah luar biasa: 150 penerima.
-
Ibu menyusui: 945 penerima.
-
Ibu hamil: 460 penerima.
-
Balita: 3.562 penerima.
Angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan program dan urgensi percepatan pembangunan SPPG agar distribusi makanan bergizi semakin merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tantangan terbesar Pemkab Malang adalah memperluas pendirian SPPG hingga mencapai kuota 110 unit. Selain itu, dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Tanpa sinergi dari berbagai pihak, percepatan akan sulit dicapai.
Harapannya, dengan adanya Satgas Percepatan MBG, hambatan teknis maupun administratif dapat segera teratasi. Program MBG bukan hanya sekadar distribusi makanan, melainkan juga investasi jangka panjang dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Malang.
Percepatan pembangunan SPPG menjadi agenda utama Pemkab Malang pada September 2025. Meski masih banyak tantangan, langkah pembentukan Satgas hingga keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mendorong program MBG berjalan optimal. Dengan tercapainya target kuota SPPG, masyarakat Kabupaten Malang bisa semakin merasakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis.
Baca juga: Beras Premium & SPHP Digelontorkan Pemerintah untuk Tekan Kenaikan Harga
