PALANG MERAH INDONESIA (PMI) Kota Batu telah memastikan layanan kemanusiaan akan kembali berjalan setelah sempat dihentikan sejak Sabtu (2/8/2025). Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Batu, yang juga Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyatakan bahwa layanan dihentikan sementara bukan akibat konflik struktural, melainkan hanya miskomunikasi internal. Setelah evaluasi dan audiensi bersama seluruh pengurus PMI tingkat kota dan kecamatan pada Selasa (5/8), kantor PMI resmi dibuka lagi dan operasional kembali normal.
Dalam pertemuan itu, Heli menegaskan bahwa pelayanan PMI tidak boleh terhenti karena ini menyangkut hak dasar masyarakat. Ia menyampaikan bahwa polemik yang terjadi tidak berkaitan dengan perebutan pimpinan maupun struktur organisasi, tapi lebih pada kebingungan internal yang akhirnya direspons lewat penutupan kantor sementara. “Kami mengundang semua pengurus untuk evaluasi dan introspeksi bersama,” ujar Heli kepada Malang Posco Media.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Batu terpilih periode 2025–2030, Punjul Santoso, menyampaikan alasan tidak langsung berbicara kepada media saat isu polemik mencuat. Ia memilih untuk terlebih dahulu menemui Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena menghormati etika birokrasi. Punjul, yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, menjelaskan bahwa saat insiden penutupan terjadi, dirinya berada di luar daerah menghadiri kongres nasional partainya dan sulit dihubungi karena tidak membawa telepon genggam. Setelah kembali ke Kota Batu, Punjul meminta audiensi dan semua pihak kemudian berdiskusi untuk mencari solusi bersama.
Punjul menjelaskan bahwa proses pemilihan ketua PMI dilakukan berdasarkan mekanisme yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. Ia menegaskan bahwa meskipun pelantikan belum dilakukan sesuai tenggat waktu, pengurus tetap sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan oleh PMI Provinsi. “Pemilihan sudah dilakukan secara sah. Meskipun pelantikan belum dilaksanakan, pengurus tetap sah berdasarkan AD/ART pasal 53 ayat (3), karena SK sudah turun,” tegasnya.
Mari kita pahami lebih jauh apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh kedua tokoh utama PMI Kota Batu ini.
Kantor PMI Kota Batu ditutup sementara sejak 2 Agustus 2025. Penutupan ini sempat dikaitkan dengan konflik kepengurusan pasca Musyawarah Kota (Muskot) pada Januari 2025, yang menghasilkan ketua baru. Namun Heli dan Punjul memastikan bahwa peristiwa tersebut bukanlah konflik struktural melainkan miskomunikasi internal. Penutupan tersebut lebih dimotivasi rasa ketidakpastian mengenai sosok ketua baru yang resmi.
Setelah dilakukan evaluasi dan audiensi bersama para pengurus di ruang kerja Wakil Wali Kota, semua pihak sepakat untuk melanjutkan layanan. Semua pihak dinyatakan telah menerima hasil Muskot, mengakhiri ketegangan, dan siap fokus pada misi kemanusiaan PMI Kota Batu.
Punjul menegaskan bahwa selama penutupan, ia tidak segera memberikan pernyataan agar tidak menyalahkan etika birokrasi. Ia harus berbicara dengan pejabat pelindung PMI terlebih dahulu. “Saya tidak langsung bicara ke media karena harus bertemu Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pelindung PMI,” ujar Punjul.
Baca Juga: Darurat Lingkungan di Pakisaji, Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan dan Aktivitas Warga
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pelantikan belum terlaksana lebih dari sebulan setelah Muskot, struktur kepengurusan tetap legal berdasarkan SK. Kini, pelantikan akan segera digelar sebagai momen untuk menata ulang organisasi dan memperkuat pelayanan kemanusiaan.
Punjul juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Unit Donor Darah (UDD), yang hingga kini belum dimiliki PMI Kota Batu satu-satunya PMI di Jatim yang belum punya UDD. Ia turut menyoroti pentingnya pembayaran gaji relawan, seperti sopir ambulans dan petugas administrasi, demi memenuhi tanggung jawab sosial terhadap mereka.
Penutupan markas PMI Kota Batu sempat menghambat operasional dasar layanan seperti donor darah, pelayanan PSC-119, evakuasi jenazah, dan bantuan medis darurat. Ketika relawan tidak mendapat honorarium dan operasional terhenti, secara langsung berdampak pada masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat. Punjul menegaskan layanan PMI adalah mitra strategis Dinas Kesehatan jika fasilitas lain tidak mampu ambil peran.
Dengan kantor sudah kembali beroperasi, layanan kemanusiaan PMI Kota Batu akan berjalan penuh kembali. Punjul menyebut bahwa pelantikan ketua baru akan membawa babak baru bagi PMI Kota Batu demi mencapai target pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kini, pandangan optimis tumbuh kembali di internal PMI Kota Batu. Konflik yang sempat mengguncang organisasi telah diatasi lewat dialog dan evaluasi kolektif. Semua pengurus menyatakan legowo menerima hasil Muskot dan berkomitmen bekerja bersama sebagai satu tim demi visi organisasi.
Pelantikan ketua PMI Kota Batu yang akan digelar segera dipercaya menjadi momentum untuk membangun kembali soliditas internal dan memperkuat operasional lembaga. Target utama adalah memastikan keberlanjutan layanan kemanusiaan kepada masyarakat dan menuntaskan agenda strategis seperti pembangunan UDD.
Kisah PMI Kota Batu menjadi pelajaran bagi lembaga sosial lain bahwa komunikasi internal yang jelas dan tata kelola yang transparan adalah fondasi utama organisasi publik. Ketika permasalahan internal ditangani dengan kepala dingin dan keterbukaan, maka PHK kemanusiaan seperti ini dapat dihindari dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Dalam akhir pernyataannya, Punjul menekankan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan, bukan politik. Semua pengurus diharapkan dapat bersinergi, menjunjung etika, dan memprioritaskan pelayanan tanpa distorsi personal. Dengan langit yang kembali terang di internal PMI Kota Batu, warga pun bisa kembali menerima pelayanan publik yang vital dari organisasi ini.
Baca Juga: Tinjau Program Strategis, Irwasum Polri dan Bupati Malang Panen Jagung Bersama di Dampit
