infomalang.com/ – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk tidak memberi ruang bagi praktik korupsi dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi pejabat, pengusaha, maupun kelompok mana pun yang berusaha merampas kekayaan bangsa.
Pidato tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, menjadikannya momen bersejarah yang menandai arah baru pemerintahan. Dengan gaya bicara berapi-api, Presiden menyampaikan pesan kuat bahwa agenda besar pemerintah adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Ungkap Kebocoran Anggaran
Dalam pidatonya, Presiden mengungkap bahwa sejak awal tahun pemerintah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun yang berpotensi hilang akibat praktik korupsi. Kebocoran tersebut berasal dari berbagai pos, mulai perjalanan dinas pejabat hingga pengadaan alat tulis kantor. Angka fantastis ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah korupsi di Indonesia dan sekaligus menunjukkan tekad pemerintah untuk membenahi tata kelola anggaran negara.
Prabowo menekankan bahwa praktik korupsi telah menjadi penyakit endemik yang menggerogoti fondasi bangsa. Oleh karena itu, ia menyatakan dirinya tidak akan ragu mengambil keputusan meski langkah tersebut tidak populer bagi segelintir pihak.
Baca Juga:Pemerintah Alokasikan Rp 1.092 Triliun untuk Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2026
Lawan Kartel Pangan dan “Serakahnomics”
Selain isu korupsi, Presiden juga menyoroti keberadaan kartel pangan yang selama ini merugikan negara hingga miliaran dolar setiap tahunnya. Ia memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan praktik ekonomi serakah yang dilakukan oleh segelintir kelompok. Kartel pangan dituding menjadi biang keladi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok, termasuk minyak goreng yang sempat langka pada 2022 meskipun Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Prabowo menilai tidak masuk akal jika negara dengan sumber daya melimpah justru membuat rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang memainkan harga pangan, bahkan jika ada tokoh kuat, pejabat, atau aparat yang melindunginya.
Soroti Praktik Tambang Ilegal
Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkap laporan terkait lebih dari 1.000 tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Pemerintah disebut telah mengambil alih 3,1 juta hektare dari sekitar 5 juta hektare perkebunan sawit yang dikelola secara ilegal. Langkah ini diambil untuk mengembalikan aset negara serta melindungi lingkungan dari eksploitasi berlebihan.
Pernyataan tegas ini memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada birokrasi, melainkan juga mencakup sektor-sektor strategis yang selama ini kerap dikuasai pihak swasta secara tidak sah.
Peran KPK dan Tantangan Besar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga yang kembali mendapat sorotan dalam pidato Presiden. Sejak berdiri pada 2003, KPK telah menangkap ratusan pejabat, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga menteri. Namun, belakangan lembaga ini sering mendapat tekanan dari kalangan politik yang ingin membatasi kewenangannya.
Prabowo menyatakan pemerintahannya akan memperkuat KPK serta lembaga penegak hukum lain agar tetap menjadi garda terdepan dalam membersihkan birokrasi dari praktik kotor. Ia menyerukan dukungan dari DPR, partai politik, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih.
Ajakan untuk Seluruh Elemen Bangsa
Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan takut menghadapi pengusaha besar atau tokoh kaya yang mencoba bermain dengan hukum. “Selama saya menjadi presiden, jangan pernah berasumsi bahwa orang-orang hebat dan kaya bisa berbuat sesuka hati,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan tekad kuat untuk mengubah persepsi lama bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Prabowo menegaskan dirinya akan berdiri di pihak rakyat kecil dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Menuju Pemerintahan Bersih dan Transparan
Pidato kenegaraan kali ini menandai langkah besar Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan dukungan politik yang kuat dan harapan besar dari masyarakat, agenda pemberantasan korupsi serta penataan sektor strategis diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Indonesia saat ini masih berada di peringkat ke-99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024. Capaian ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru untuk membuktikan komitmennya. Jika langkah-langkah konkret yang dijanjikan dapat terlaksana, bukan tidak mungkin Indonesia akan naik peringkat sekaligus memperkuat posisinya di mata dunia.
Pada akhirnya, keberhasilan agenda besar ini tidak hanya ditentukan oleh ketegasan Presiden, melainkan juga dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, mimpi Indonesia bebas korupsi dapat terwujud, sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi prioritas utama.
Baca Juga:Prabowo Gugurkan Tradisi Baju Adat di MPR, Jokowi Kasih 2 Jempol
