InfoMalang – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidatonya saat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyoroti tata kelola BUMN yang dianggap tidak efisien, terutama terkait jumlah komisaris dan pembagian tantiem yang dinilai membebani keuangan perusahaan.
Jumlah Komisaris Dinilai Berlebihan
Prabowo menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi BUMN yang meski mengelola aset negara lebih dari US$ 1.000 triliun, justru masih sering mencatatkan kerugian. Salah satu penyebabnya, menurutnya, adalah struktur organisasi yang gemuk, khususnya pada posisi komisaris.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget,” ujar beliau dengan nada geram. Ia menegaskan bahwa langkah tegas perlu diambil agar BUMN bisa berfungsi optimal sebagai penopang perekonomian negara.
Baca Juga:Pemkot Malang Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi ASN dan Non-ASN
Potensi Kontribusi Raksasa
Dengan nilai aset yang sangat besar, Prabowo menilai seharusnya BUMN mampu menyumbang ke kas negara setidaknya US$ 50 miliar per tahun. Jika target ini tercapai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa lebih sehat tanpa harus mengalami defisit.
Menurut beliau potensi keuntungan BUMN seharusnya menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemborosan pada struktur jabatan dan tunjangan yang tidak produktif harus segera diberantas.
Kritik Keras Tantiem
Dalam pidatonya, Prabowo juga melayangkan kritik keras terhadap praktik pembagian tantiem, atau bonus tahunan yang diberikan kepada jajaran komisaris maupun direksi. Ia menyebut, praktik ini hanya akal-akalan yang merugikan perusahaan dan negara.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” ungkap beliau. Ia menilai penggunaan istilah asing seperti tantiem justru menutup transparansi dan membuat publik sulit memahami esensinya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak melihat urgensi tantiem. Menurutnya, keberadaan bonus besar itu justru mengikis profesionalisme pengelolaan perusahaan negara.
Instruksi kepada Danantara
Untuk membenahi masalah ini, Prabowo telah memberi mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga tersebut diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur BUMN, memangkas jumlah komisaris, serta menghentikan praktik tantiem baik bagi komisaris maupun direksi.
“Saya potong setengah. Komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan tantiem,” tegas Prabowo.
Bagi Prabowo, langkah ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Bonus Hanya untuk Kinerja Nyata
Prabowo menambahkan, jika pun ada bentuk penghargaan kinerja bagi direksi, harus benar-benar didasarkan pada keuntungan riil yang diperoleh perusahaan. Ia menolak adanya keuntungan “akal-akalan” yang semata-mata dibuat untuk memenuhi laporan atau menutupi kerugian.
“Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau untung, harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegasnya.
Instruksi ini mencerminkan komitmen bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas BUMN harus jelas manfaatnya bagi perusahaan maupun negara.
Tegas: Mundur Jika Keberatan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberi ultimatum kepada jajaran komisaris dan direksi yang tidak sepakat dengan kebijakan ini.
“Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” ujarnya lantang.
Pesan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pemerintah membuka peluang bagi generasi muda untuk masuk ke jajaran pengelola BUMN. Prabowo menilai banyak talenta muda Indonesia yang memiliki kemampuan manajerial sekaligus integritas untuk memimpin perusahaan negara.
Dukungan Publik
Kebijakan Prabowo ini disambut positif oleh berbagai kalangan. Pengamat ekonomi menilai langkah memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem bisa menghemat belanja BUMN hingga triliunan rupiah setiap tahun. Efisiensi ini pada akhirnya diharapkan mampu memperbaiki kinerja perusahaan dan meningkatkan kontribusi pada APBN.
Di media sosial, banyak warganet menyuarakan dukungan. Mereka menganggap kritik Prabowo mewakili suara publik yang selama ini resah dengan kabar bonus besar di tengah kondisi perusahaan merugi.
Arah Baru Reformasi BUMN
Instruksi Prabowo kepada Danantara menjadi sinyal kuat bahwa era baru reformasi BUMN tengah dimulai. Perusahaan negara dituntut lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan yang nyata.
Dengan langkah-langkah tegas seperti pemangkasan komisaris, penghentian tantiem, dan pembenahan manajemen, Prabowo berharap BUMN dapat kembali ke jalur sebenarnya sebagai motor ekonomi nasional, bukan sekadar ladang bagi segelintir elit untuk menikmati fasilitas mewah.
