Realisasi Retribusi Pasar Kota Malang Capai 77,42 Persen di September 2024

Redaksi Infomalang •5 Oktober 2024 •2 menit baca

252 kali dibaca

Realisasi pembayaran retribusi dari 26 pasar tradisional di Kota Malang mencapai Rp 5,69 miliar hingga September 2024. Angka ini sudah mencapai 77,42 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 7,35 miliar.

Kinerja Juru Pungut Ditingkatkan

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang optimistis target retribusi dapat tercapai dalam tiga bulan terakhir. “Kami fokus meningkatkan kinerja juru pungut di setiap pasar agar lebih efektif,” ujar Sekretaris Diskopindag Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran.

Ia juga menambahkan, sistem pembayaran retribusi saat ini tergantung pada jam operasional pedagang. Artinya, pedagang hanya membayar retribusi saat membuka lapak, sesuai dengan jam buka masing-masing pedagang.

Fleksibilitas Pedagang Pengaruhi Retribusi

Jam operasional pedagang pasar tradisional yang bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi juru pungut retribusi. “Ada pedagang yang hanya buka pagi, siang, atau sore, sehingga juru pungut harus cepat mendatangi mereka,” jelas Raymond.

Jika pedagang sedang libur atau menutup lapak, maka mereka tidak dikenakan pembayaran retribusi. Begitu pula jika juru pungut terlambat datang saat lapak sudah tutup, pedagang tidak diwajibkan membayar pada hari tersebut.

Kontribusi Pasar Besar dan Perbaikan Fasilitas

Pasar Besar, Pasar Blimbing, dan Pasar Induk Gadang masih menjadi pasar penyumbang retribusi terbesar di Kota Malang. Sementara, Pasar Brantas, Pasar Talun, dan Pasar Nusakambangan menyumbang paling sedikit karena jumlah pedagang yang lebih kecil.

Raymond juga menambahkan, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keaktifan pedagang, termasuk melalui perbaikan fasilitas pasar. “Kami terus berusaha menciptakan pasar yang nyaman, terutama dengan adanya persaingan dari tren belanja daring,” tuturnya.

Namun, realisasi retribusi pasar tahun ini terancam menurun akibat tidak adanya pungutan untuk pelayanan tera dan tera ulang. “Biasanya, pelayanan tera ulang menyumbang lebih dari Rp 200 juta per tahun,” tambahnya.