MALANG – Rendra Masdrajad Safaat, Anggota DPRD Kota Malang dari Komisi C, menyampaikan penghargaan dan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Menurutnya, program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu.
“Program Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Ini bukan sekadar proyek pendidikan biasa, melainkan upaya strategi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah,” ujar Rendra.
Rendra menilai, Sekolah Rakyat sangat selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pendidikan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia.
“Salah satu hal yang paling penting diapresiasi adalah mekanisme pembiayaannya. Pemerintah pusat menanggung seluruh anggaran, sehingga tidak membebani APBD. Ini sangat membantu daerah, yang hanya perlu menyediakan lahan. Sementara pembangunan dan operasional ditangani langsung oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.
Baca Juga: Logo HUT ke-80 RI Jadi yang Paling Lambat Dirilis Pemerintah, Kapan Resminya Diumumkan?
Hingga 14 Juli 2025, data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 12 Sekolah Rakyat tahap 1A telah beroperasi resmi di berbagai wilayah, dengan melibatkan 1.183 siswa, 12 kepala sekolah, 175 guru, serta 137 tenaga kependidikan. Jawa Timur pun tercatat sebagai provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak dalam tahap implementasi awal. Pada tahap berikutnya (1B), jangkauan program ini akan meluas ke wilayah seperti Ponorogo, Bojonegoro, dan Pamekasan.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Rendra menekankan tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian bersama:
-
Kolaborasi multisektor. Keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan relawan. Pendekatan kolaboratif akan memperkuat implementasi program di lapangan.
-
Kurikulum sesuai standar nasional. Sekolah Rakyat perlu mengikuti kurikulum nasional agar lulusannya memiliki kompetensi yang setara dan diakui secara luas.
-
Indikator keberhasilan yang jelas. Diperlukan tolok ukur yang terukur, seperti jumlah peserta didik, tingkat kelulusan, dan dampak sosial untuk menyiarkan dan menyempurnakan program secara berkelanjutan.
“Saya berharap program Sekolah Rakyat ini bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tapi juga landasan yang kuat bagi masa depan pendidikan yang adil dan inklusif di Indonesia,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Malang, untuk turut mengawal dan menyuarakan program ini secara luas.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang tertinggal,” tutupnya.
Baca Juga: Update Pendaki Swiss yang Jatuh di Gunung Rinjani Berhasil Dievakuasi Pakai Helikopter
