Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang terus menjadi sorotan publik seiring mencuatnya kasus keracunan di sejumlah daerah lain. Meski demikian, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa pelaksanaan MBG di wilayahnya berjalan sesuai prosedur dan aman dikonsumsi siswa.
Ia menegaskan seluruh Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kota Malang tengah menuntaskan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar keamanan pangan.
“Semua SPPG sedang berproses. Insyaallah sudah dicek, tinggal menunggu sertifikat keluar,” ujar Wahyu saat ditemui pada Selasa (30/9/2025).
Pernyataan Wahyu tersebut merespons keresahan masyarakat setelah terjadi insiden keracunan makanan MBG di daerah lain. Menurutnya, sistem distribusi pangan di Malang telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia bahkan turun langsung meninjau salah satu SPPG untuk memastikan seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi berjalan sesuai standar.
“Saya sudah cek sampel langsung, tidak perlu cemas. Semua sesuai SOP. Pengawasan pun melibatkan Koordinator Wilayah SPPI,” tegasnya.
Selain meninjau kelayakan pangan, Pemkot Malang juga menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan MBG di Kota Malang berjalan baik, meski masih perlu perbaikan di sisi distribusi.
“Secara umum sudah bagus, tapi kami tetap evaluasi. Fokus kami memastikan sirkulasi distribusi agar lebih lancar,” lanjut Wahyu.
Koordinator SPPI Kota Malang, Muhammad Athoillah, menambahkan bahwa saat ini ada 13 SPPG yang beroperasi di wilayahnya. Semua SPPG tersebut sedang mengurus SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan BGN. Ia menargetkan seluruh sertifikat rampung dalam waktu satu bulan ke depan.
“Kami percepat pengurusan SLHS dan rutin berkoordinasi dengan Pak Wali. Targetnya satu bulan bisa selesai,” ujarnya.
Menurut Athoillah, sebanyak 29 ribu siswa di Kota Malang telah menerima manfaat MBG. Setiap SPPG ditargetkan mampu melayani 3.000 siswa per hari. Jumlah SPPG juga akan diperluas hingga 85 titik sesuai dengan sebaran sekolah penerima manfaat.
“Insyaallah kami bisa mengantisipasi risiko keracunan. SOP dari BGN selalu kami ikuti,” tegasnya.
Wahyu menekankan bahwa sistem pengawasan MBG di Malang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya tim pengelola. Balai Besar POM, Pemkot Malang, hingga BGN ikut serta dalam proses pengawasan ini. Setiap keluhan yang masuk dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi masalah besar.
Baca Juga: Pasar Kebalen Masih Semrawut, Revitalisasi Tak Membawa Perubahan
“Begitu ada kabar keracunan, saya langsung turun ke lapangan. Semua tahapan penyajian kami cek satu per satu. Tidak perlu khawatir, karena ada pengawas yang memastikan standar dipenuhi,” jelas Wahyu.
Bahkan, ketika ada laporan terkait sirkulasi distribusi yang kurang maksimal, evaluasi langsung dilakukan. Menurutnya, masukan dari masyarakat penting untuk peningkatan kualitas layanan.
“Agar ke depan lebih baik, tentu masukan warga akan jadi pertimbangan. Tapi secara keseluruhan, kondisi SPPG sudah baik,” tambahnya.
Meski pengelolaan MBG menjadi kewenangan pusat melalui BGN, Pemkot Malang tetap diberi mandat untuk melakukan pengawasan. Wahyu menyebut peran pemerintah daerah penting dalam menjaga kualitas program, terutama dalam mendampingi masyarakat ketika muncul persoalan teknis.
“Pemda memang tidak mengelola langsung, tapi diminta ikut mengawasi. Jadi kalau ada keluhan dari orang tua atau sekolah, Pemkot siap memfasilitasi dan melaporkan ke pusat,” katanya.
Selain aspek higienis, Wahyu juga menyoroti pengelolaan limbah di SPPG. Ia meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) agar bisa menjalin kerja sama dengan peternak lokal. Limbah sayur dan daging, menurutnya, bisa dimanfaatkan untuk pakan atau kompos sehingga memiliki nilai tambah.
“Saya ingin jangan sampai limbah hanya dibuang. Kalau bisa dikelola, tentu akan lebih bermanfaat,” ucapnya.
Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah siswa penerima, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan yang disajikan. Karena itu, Wali Kota Malang menegaskan bahwa pengawasan berlapis menjadi kunci untuk menjaga kualitas program.
Dengan pengurusan SLHS yang dipastikan segera rampung, Pemkot Malang optimistis distribusi MBG tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebih di masyarakat.
“Kami pastikan semua sesuai SOP. Anak-anak harus tetap bisa menikmati makanan bergizi tanpa rasa cemas,” pungkas Wahyu.
Baca Juga: Tantangan Makan Bergizi Gratis di Malang dan Potensi Perbaikannya
