MALANG, Jawa Timur – Sebuah langkah strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas nasional telah dilakukan di Kabupaten Malang. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, yang dipimpin oleh Plt Deputi V Mayjen TNI (Purn) Harianto, melakukan kunjungan kerja ke wilayah ini. Misi utama dari kunjungan ini adalah memantapkan dan mempercepat pelaksanaan program Asta Cita Presiden RI dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Malang. Sinergi ini difokuskan pada tiga program utama yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Mempercepat Tiga Program Mahkota Presiden RI
Dalam keterangannya, Plt Deputi V Harianto menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan respons terhadap laporan sebelumnya dari Pemkab Malang terkait kendala lahan. Banyak lahan di Malang Selatan yang dikuasai oleh Perhutani, sehingga Pemkab kesulitan dalam pengelolaan maupun legalitasnya. “Kami akan mencari terobosan terkait lahan Malang Selatan terkait kegunaan yang dikuasai Perhutani mengenai izin maupun pengelolaannya,” kata Harianto, menunjukkan komitmen KSP untuk membantu mencari solusi.
Harianto menegaskan bahwa tiga program unggulan (MBG, SR, KMP) adalah bagian dari program prioritas Presiden. Program-program ini merupakan janji Presiden untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan sumber daya manusia.
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
MBG disebut sebagai program mahkota Presiden, karena menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dari gizi yang baik. Dengan memberi makan bergizi gratis, kesehatan anak-anak akan terjamin, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan pada akhirnya memiliki SDM yang unggul.
Presiden menargetkan akhir 2025 melayani 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita. Secara bertahap, diharapkan akhir tahun ini sudah mampu melayani separuh dari target, dengan setidaknya 20 juta penerima manfaat dilayani hingga akhir Agustus ini. Namun, Harianto juga mengakui adanya tantangan. “Karena masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat secara umum terkait MBG, sehingga masih ditemui kendalanya,” imbuh Harianto.
2. Sekolah Rakyat (SR)
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Menurut laporan Kemensos, ada sekitar 4 juta anak wajib belajar yang belum bisa bersekolah karena keterbatasan anggaran. Awalnya Presiden menargetkan pendirian 100 SR, namun berkat upaya keras Menteri Sosial, target ditingkatkan menjadi 500 SR. SR ini menyasar anak-anak di desa tertinggal dan dari keluarga miskin.
Baca Juga:Dr. Tompi Umumkan Secara Resmi Keluar dari Keanggotaan WAMI
Tantangan terbesar dalam program SR ini adalah ketersediaan tenaga pengajar. Dari 63 SR yang sudah ada, masih mengalami kekurangan guru. Padahal rencananya pada bulan September akan ditambah 37 lembaga lagi untuk memenuhi target 100 lembaga. Untuk pembangunan SR, direncanakan 100 lembaga akan dimulai pada bulan September dengan 41 lembaga menggunakan dana APBN dan 59 lembaga menggunakan CSR. Secara khusus, KSP akan mendorong percepatan realisasi pembangunan SR di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, karena lahan sudah tersedia dan tinggal menunggu perizinan pendukung. Harianto menekankan bahwa Pemda berkewajiban menyediakan lahan, sedangkan pusat yang membangun.
3. Koperasi Merah Putih (KMP)
Terkait Koperasi Merah Putih, Harianto berharap pengurusnya lebih proaktif dalam membuat business plan dan tidak hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat. KMP ini berbeda dengan koperasi lain dan diharapkan memiliki inovasi bisnis, baik itu bisnis murni maupun bisnis penugasan. Dengan adanya business plan yang solid, bank penjamin akan lebih mudah memberikan permodalan.
Tantangan berat pada KMP adalah SDM pengurusnya, karena tidak semua pengurus memiliki jiwa bisnis. Untuk itu, Harianto berharap Pemkab dapat melakukan pendampingan dan memberikan pelatihan khusus kepada para pengurusnya.
Pemkab Malang Mendukung Penuh dan Berkomitmen
Plt Sekda Kabupaten Malang, Nurcahyo SH MH, yang mewakili Wabup Malang, menegaskan dukungan penuh Pemkab terhadap program-program tersebut.
- Program MBG: Pemkab telah membentuk satgas berdasarkan surat edaran Mendagri. Saat ini, telah dilakukan distribusi makan gratis oleh 11 SPPG kepada 37.305 penerima manfaat, terdiri dari ibu hamil, siswa, dan balita.
- Program SR: Saat ini ada 96 siswa yang bersekolah di SR rintisan. Layanan SR akan ditingkatkan dengan membuka tambahan di BLK Singosari, dengan 4 rombel dan total 100 siswa, yang akan dimulai awal September. Untuk pembangunan SR di Desa Srigonco, Pemkab sedang menunggu keluarnya izin KPPR dan dokumen dampak lingkungan.
- Program KMP: Pemkab telah membentuk tim percepatan pembentukan KMP dengan target 390 koperasi. Pemkab akan melakukan pendampingan teknis dan pelatihan, termasuk fasilitasi kemitraan, agar koperasi berjalan sesuai harapan.
Harapannya, KMP mampu memperkuat kemandirian desa, mengelola potensi lokal, dan mengembangkan ekonomi rakyat.
Kunjungan kerja KSP RI ke Kabupaten Malang ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi yang strategis. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program-program prioritas seperti MBG, SR, dan KMP dapat terimplementasi secara optimal. Pemkab Malang berkomitmen untuk mendukung penuh, mulai dari pembentukan satgas MBG, penyiapan lahan SR, hingga pendampingan KMP. Keterpaduan dan keselarasan ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Baca Juga:Wali Kota Malang Serukan Aksi Tegas Berantas Rokok Ilegal di Malang Raya
