Pemerintah tengah menggodok skema baru dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Salah satu wacana yang dibahas adalah pengalihan siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri ke sekolah swasta dengan biaya ditanggung pemerintah daerah.
Rapat Koordinasi dengan Kemendagri
Pembahasan terkait mekanisme ini akan dibahas dalam rapat antara Kemendikdasmen dan Kemendagri pada Jumat, 31 Januari 2025. “Kami akan membicarakan dukungan pemerintah daerah agar sistem SPMB berjalan optimal,” ujar seorang pejabat terkait.
Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dalam mendukung skema pembiayaan ini. Oleh karena itu, arahan dari Kemendagri diperlukan agar seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang optimal.
Baca juga:
Antusiasme Siswa SMA Kabupaten Malang Dalam Tryout SNBT 2025
Transparansi Akreditasi Sekolah Swasta
Sebagai bagian dari sistem SPMB yang baru, akan disertakan informasi mengenai peringkat akreditasi sekolah swasta. “Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kualitas sekolah swasta yang menjadi pilihan,” jelas narasumber tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem seleksi penerimaan siswa. Dengan informasi akreditasi yang jelas, siswa dan orang tua dapat mengambil keputusan yang lebih baik.
Dukungan Biaya dari Pemerintah Daerah
Agar skema ini berjalan efektif, pemerintah daerah akan menanggung biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. “Anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan ke swasta dan dibiayai oleh pemerintah daerah,” tambah pejabat tersebut.
Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi siswa yang gagal seleksi di sekolah negeri. Dengan begitu, akses pendidikan yang berkualitas tetap terjamin bagi seluruh peserta didik.
Baca juga:
DPRD Kota Malang Siap Tertibkan Tempat Hiburan Malam yang Bermasalah
