Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025. Aturan ini merevisi PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI), efektif 1 Maret 2025. Perubahan ini, menurut Direktur Eksekutif BI Ramdan Denny Prakoso, berfokus pada prinsip dan instrumen penempatan DHE dari Sumber Daya Alam (SDA), serta pengawasannya. Langkah ini selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA, dan sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Denny menegaskan, tujuannya adalah memaksimalkan manfaat DHE SDA untuk pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Baca Juga : Pandu Sjahrir Tinggalkan TOBA! Ada Apa?
Perubahan signifikan meliputi kewajiban penempatan DHE SDA, penambahan instrumen penempatan berupa Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), serta pemanfaatannya oleh eksportir dan bank. Penggunaan DHE SDA, khususnya konversi ke Rupiah, juga mengalami penyesuaian.
Instrumen penempatan DHE SDA yang diperbolehkan kini meliputi:
a. Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing;
b. Deposito valuta asing;
c. Promissory note valuta asing dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);
d. Term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di BI;
d.1. SVBI dan SUVBI; dan/atau;
e. Instrumen lain yang ditetapkan BI.
Instrumen-instrumen tersebut dapat digunakan oleh eksportir dan bank sesuai ketentuan yang berlaku.
BI juga memperkuat pengawasan terhadap pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA untuk memastikan efektivitas implementasi PP DHE SDA. Dengan aturan baru ini, diharapkan pengelolaan DHE SDA menjadi lebih optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Baca Juga : Situs Gratis untuk Nonton Film Terbaru Dan Terupdate 2025
