3 kali dibaca
Rapat Paripurna ke-13 menyetujui RUU tersebut pada Kamis (19/11/2026), sehari setelah pembicaraan tingkat I rampung.
JAKARTA – DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat dan menanyakan persetujuan kepada setiap fraksi. Peserta rapat menjawab, “Setuju.”
Sehari sebelumnya, Rabu (18/11), pembicaraan tingkat I rampung. Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU itu ke rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, “Jadi undang-undang ini utamanya adalah perampasan aset terkait tindak pidana korupsi.” Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). RUU itu juga memuat tambahan beberapa tindak pidana lain yang terbatas atau mirip korupsi.
Cakupan tindak pidana itu sebelumnya berjumlah 13 jenis, lalu dipangkas menjadi korupsi dan enam jenis tindak pidana lain. Tindak pidana perpajakan tidak termasuk di dalamnya, berdasarkan keterangan yang dimuat DDTCNews dan IKPI pada 12 November 2026.
Menurut pokok pengaturan dalam pembahasan, perampasan aset dapat ditempuh lewat putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Aturan ini juga memuat penipuan atau penggelapan bermedia teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lain, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan, juga ditegaskan dalam RUU tersebut. Pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan hingga pengembalian atau pelepasan, ditangani badan yang dibentuk Presiden.
Usulan RUU ini sudah ada sejak 2008. DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif pada paripurna Selasa (6/10/2026), dan pembahasan daftar inventarisasi masalah dimulai pada masa sidang yang berawal 10 November. Pengesahan hari ini lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya dipatok Komisi III.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU ini saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tetapi tidak disahkan Presiden dalam 30 hari sejak persetujuan akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Editor: Handoyo Tejo Wasito

Nasional
Nasional
News
Nasional
Nasional
Nasional