4 kali dibaca
Sepuluh tahun lalu, Wali Kota Malang Mochamad Anton memilih menata permukiman di bantaran Brantas, bukan memindahkannya. Status lahannya lemah, tetapi warganya tercatat sebagai penduduk kota.
MALANG, infomalang – Mochamad Anton masih ingat rupa Kampung Jodipan sebelum berwarna. Jemuran bergelantungan sembarangan di antara rumah, sebagian warga mandi di Sungai Brantas, dan sampah menumpuk karena pengelolaannya buruk. Bagi Wali Kota Malang periode 2013–2018 itu, Jodipan adalah potret kampung kumuh di jantung kota. Banyak warganya, kata dia, juga belum punya pekerjaan tetap.
Anton tahu kampung itu berdiri di tempat yang secara hukum tidak kokoh. Permukiman di bantaran sungai selalu berada di wilayah abu-abu. Namun, baginya, status lahan tidak menghapus kenyataan bahwa orang-orang di sana adalah warganya.
“Memang secara legal standing ini kurang kuat, karena ini permukiman di bantaran sungai. Tapi mereka punya KTP dan KK, mereka punya suara di pemilu. Jadi sebagai wali kota, saya harus memikirkan warga saya,” kata Anton.
Bahu-Membahu Mengecat Kampung Jodipan
Anton membaca perubahan Jodipan dalam semangat Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, mengubah sebuah kampung harus dimulai dari mengubah cara warga memandang tempat tinggalnya sendiri.
Perubahan itu dikerjakan bersama-sama. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), produsen cat Decofresh, dan warga turun tangan. Prajurit TNI dari Kodim setempat ikut mengecat rumah-rumah di lereng bantaran sungai.
Yang paling membekas di ingatan Anton justru soal kesepakatan. Kita sendiri, kata dia, sering berbeda pendapat dengan istri atau anak hanya untuk memilih warna cat rumah. Di Jodipan, ratusan rumah bersedia dicat dalam satu rancangan yang sama. Baginya, di situlah keistimewaan kampung ini.
Dari Kampung ke Panggung Nasional
Kampung itu kemudian dibawa ke tingkat nasional. Menurut Anton, ia mempresentasikan Jodipan di hadapan kementerian dan dinobatkan sebagai salah satu wali kota visioner, bersama Ridwan Kamil, saat itu Wali Kota Bandung, dan Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya.
Anton juga mengaku pernah mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk melihat langsung kampung itu, bersama wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Jodipan pun dijadikan percontohan.
Bagi Anton, seorang wali kota memang harus kreatif bila ingin menarik investor dari luar. Kampung yang dulu dipandang kumuh berubah menjadi etalase kota.
Hasil yang Terasa
Anton menilai perubahan itu membawa hasil nyata bagi warga. “Alhamdulillah ekonominya naik. Tidak ada lagi jemuran bergelantungan sembarangan, tidak ada yang mandi di sungai, dan pengelolaan sampah jadi lebih baik,” ujarnya.
Menurut Anton, pembangunan kampung ini bertumpu pada dana CSR, bukan APBD. Cat datang dari produsen, sementara tenaga datang dari mahasiswa, prajurit, dan warga.
Sepuluh tahun kemudian
Semangat gotong royong itu masih terasa hingga kini. Pengelola tetap mengecat ulang kampung dua kali setahun dari hasil penjualan tiket, dan masih berharap ada donatur yang membantu pengadaan cat. Kampung itu kini menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara di Kota Malang.
Namun, satu hal belum berubah sejak Anton pertama kali menatap Jodipan: kampung ini tetap berdiri di bantaran sungai. Pengakuan bahwa warganya adalah warga kota menyelamatkan Jodipan sepuluh tahun lalu. Pertanyaannya kini, siapa yang menanggung perawatan sebuah ikon kota, dan apakah warga di tepi Brantas itu aman?
Baca Juga: Kampung Warna-Warni Jodipan Malang Kini Lebih Banyak Dikunjungi Wisatawan Mancanegara
Penulis: Muhammad Shindid Maulana
Editor: Handoyo Tejo Wasito
Pemerintahan
Place Interest
Malang In Depth
Nasional
News
Kabupaten Malang