infomalangcom – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui sinergi tiga lini. Langkah tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mempercepat respons terhadap potensi kebakaran yang dapat meluas di berbagai wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan kolaborasi lintas pihak menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan di lapangan. Menurut dia, penguatan sinergi dilakukan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara terkoordinasi.
“Langkah penguatan sinergi tiga lini ini memadukan kekuatan pemerintah pusat, pemda, dan sektor swasta agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat,” kata Buyung di Samarinda, Selasa, seperti dikutip ANTARA.
Baca juga: Gunung Semeru Kembali Erupsi, 3 Letusan Terjadi pada Pagi Hari
Kaltim Perkuat Sinergi Tiga Lini untuk Perlindungan Wilayah
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk melindungi permukiman warga, area perkebunan, serta aset vital ketenagalistrikan dari ancaman kobaran api. Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan titik panas menggunakan teknologi satelit SiPongi dan LAPAN.
Data titik panas yang terdeteksi kemudian disinkronkan dan diteruskan kepada tim darat. Mekanisme tersebut ditujukan untuk membantu petugas melakukan tindakan pemadaman sejak dini ketika indikasi kebakaran ditemukan.
Buyung menjelaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan tim darat. Operasional pemadaman juga mendapat dukungan helikopter water bombing dari pemerintah pusat. Selain itu, posko siaga darurat dan tempat pengisian air disiapkan untuk mendukung pergerakan armada pemadam di wilayah rawan.
Sektor swasta dan perusahaan pemegang izin kawasan juga diminta berperan aktif. Mereka didorong membuka akses sumber air serta menyiagakan regu pemadam internal untuk membantu respons ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah operasional.
Baca juga:Usai Gempa M5,0, BPBD Malang Pastikan Tak Ada Bangunan Rusak
Dukungan lain diberikan melalui penyediaan pompa air irigasi bagi kawasan pertanian masyarakat. Langkah itu diarahkan untuk menjaga kelembaban lahan dan mengurangi dampak kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Di tingkat tapak, ribuan relawan Masyarakat Peduli Api atau MPA disiagakan untuk merespons percikan api awal di wilayah permukiman desa. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena laporan cepat dapat membantu tim penanganan bergerak sebelum api berkembang lebih luas.
Selain respons lapangan, pemerintah daerah mengintensifkan sosialisasi larangan pembakaran terbuka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran juga menjadi bagian dari upaya pencegahan agar aktivitas pembakaran tidak memicu karhutla.
Sebelumnya, BPBD Kaltim melaporkan berdasarkan pemantauan Pusdalops periode 1 hingga 26 Agustus 2026 terdapat 14.795 hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Sebanyak 820 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi dan menjadi fokus pemadaman tim gabungan.
Pemerintah provinsi juga memperkuat pemantauan selama 24 jam serta koordinasi lintas wilayah. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penyiapan logistik, Tim Reaksi Cepat, dan penguatan kapasitas masyarakat melalui Desa Tanggap Bencana, Kelompok Tani Peduli Api, serta relawan lokal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui rangkaian pencegahan, pemantauan, pelaporan, dan pemadaman. Setiap unsur memiliki peran berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yakni mempercepat respons dan mengurangi dampak kebakaran.
Buyung menegaskan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menjaga keselamatan warga dan lingkungan Kaltim. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau indikasi titik api di sekitar lingkungannya.
Dengan strategi tiga lini tersebut, pemerintah berharap koordinasi penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat dan terpadu. Penguatan pemantauan, dukungan peralatan, kesiapan relawan, serta keterlibatan sektor swasta menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan yang diterapkan di Kaltim.
Upaya tersebut sekaligus menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam pengendalian karhutla. Ketika informasi titik panas segera diteruskan kepada petugas, tindakan awal dapat dilakukan lebih cepat. Koordinasi yang konsisten juga membantu memastikan sumber daya pemadaman tersedia ketika kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.
Pemerintah tetap mendorong kewaspadaan masyarakat selama periode rawan kebakaran. Larangan membakar lahan, pelaporan titik api, dan kesiapan petugas menjadi langkah yang berjalan bersamaan untuk menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Timur.
Langkah terpadu ini juga menjaga kesiapan respons ketika kebakaran muncul di kawasan rawan. Upaya tersebut diterapkan bersama.
