Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Namun, pelaksanaan kenaikan ini belum bisa diterapkan langsung tanpa petunjuk teknis dari pemerintah daerah.
Kota Malang Tunggu Arahan Pemprov
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2025. “Juknis resmi dari Pemprov belum kami terima. Kami juga belum mengetahui mekanisme detail kenaikan UMK tahun depan,” jelas Arif pada Rabu (4/12/2024).
Ia juga menambahkan bahwa angka kenaikan 6,5 persen ini kemungkinan besar merupakan batas minimal. Mekanisme penetapan UMK 2025 diperkirakan tetap melibatkan usulan dari perwakilan buruh, yang biasanya berada di kisaran kenaikan 4 hingga 7 persen.
Baca juga:
Penjambretan di Kota Malang, Perempuan Kehilangan Gelang Emas dan Giok
Gambaran Kenaikan UMK Kota Malang
Saat ini, UMK Kota Malang 2024 tercatat sebesar Rp3.309.144, yang sebelumnya mengalami kenaikan 3 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika kenaikan 6,5 persen diterapkan sebagai angka minimal pada 2025, maka angka UMK diperkirakan hampir dua kali lipat lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya. “Kalau 6,5 persen itu dianggap sebagai minimal, maka dampaknya akan terasa cukup besar,” tambah Arif.
Meski demikian, kepastian penerapan kenaikan ini masih bergantung pada regulasi lebih lanjut. Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang terus memantau perkembangan dari pemerintah provinsi terkait kebijakan ini.
Kebutuhan Buruh dan Pemerintah
Keputusan kenaikan UMP menjadi perhatian besar di Kota Malang, terutama di kalangan buruh. Pemerintah diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas agar proses penetapan UMK berjalan lancar. “Kami harap regulasi nantinya tetap mempertimbangkan kesejahteraan buruh tanpa mengesampingkan kemampuan dunia usaha,” kata Arif.
Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat dan kesejahteraan buruh semakin membaik. Namun, koordinasi antara berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Baca juga:
