Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tanggapi Permintaan Wapres Gibran untuk Menghapus Zonasi PPDB

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tanggapi Permintaan Wapres Gibran untuk Menghapus Zonasi PPDB

Redaksi Infomalang •23 November 2024 •2 menit baca

264 kali dibaca

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta secara langsung agar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dihapus. Permintaan ini disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Prof. Mu’ti, saat ditemui di UIN Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (22/11/2024), mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mengkaji lebih lanjut kebijakan terkait sistem PPDB.

“Saat ini saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk,” ujar Prof. Mu’ti.

Selain zonasi, Wapres Gibran menekankan pentingnya digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pernyataannya di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024), Gibran meminta kepala dinas pendidikan untuk memprioritaskan inisiatif ini, termasuk memperkenalkan coding atau pemrograman sejak usia dini.

“Pendidikan berbasis digital adalah kunci untuk memastikan anak-anak kita tidak tertinggal dari negara lain. Coding harus dikenalkan sejak dini agar mereka siap bersaing,” tegas Gibran.

Sistem zonasi, yang telah diterapkan sejak 2017, bertujuan untuk pemerataan pendidikan dengan mendekatkan siswa ke sekolah di sekitar tempat tinggalnya. Namun, sistem ini sering mendapatkan kritik terkait ketimpangan fasilitas dan kualitas antar sekolah di berbagai wilayah.

“Masukan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan kami untuk menentukan kebijakan ke depan, termasuk evaluasi zonasi,” tambah Prof. Mu’ti.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan terus mengevaluasi efektivitas PPDB zonasi sambil mempercepat upaya transformasi pendidikan berbasis digital. Transformasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan masa depan, sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.