InfoMalang – Rencana Operasional Bus Trans Jatim di kawasan Malang Raya kembali menjadi sorotan. Meskipun sejumlah fasilitas pendukung sudah mulai disiapkan, program ini masih belum bisa berjalan karena ada hambatan pada sektor feeder atau angkot penghubung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa peran Pemkot Malang sangat penting untuk memastikan layanan transportasi massal ini bisa segera dinikmati masyarakat.
Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim menjelaskan bahwa pengoperasian bus hanya bisa dilakukan jika ada kepastian mengenai pengadaan feeder. Angkot-angkot lokal yang ada di Malang diharapkan bisa bertransformasi menjadi penghubung menuju halte-halte Operasional Bus Trans Jatim. Hal ini menjadi solusi agar tidak menimbulkan konflik antara layanan baru dan transportasi lama yang sudah lebih dulu ada.
Feeder Jadi Kunci Utama
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur, Ainur Rofiq, menyampaikan bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan pada layanan Operasional Bus Trans Jatim sebagai transportasi aglomerasi antarwilayah. Sementara itu, penyediaan feeder termasuk dalam ranah pemerintah daerah masing-masing.
Menurutnya, pengadaan feeder tidak selalu berarti harus membeli armada baru. Angkot-angkot yang sudah ada bisa dialihkan fungsinya untuk menghubungkan penumpang dari kawasan perumahan atau jalan kecil menuju rute utama Operasional Bus Trans Jatim. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan pemkot bisa lebih efisien.
Baca Juga:Karnaval Gampingan 2025 Berlangsung Meriah, Ribuan Warga Padati Rute Sepanjang 1,8 Km
Armada dan Kapasitas
Dishub Jatim menyebutkan, begitu ada kepastian dari Pemkot Malang terkait feeder, maka 15 armada bus bisa segera dioperasikan. Bus tersebut nantinya dikelola oleh PT Bagong Dekaka Makmur, salah satu operator transportasi ternama di Jawa Timur.
Karoseri bus akan diproduksi oleh PT Tentrem Sejahtera, perusahaan asal Malang yang sudah berpengalaman dalam industri kendaraan besar. Setiap unit Operasional Bus Trans Jatim akan memiliki kapasitas hingga 30 penumpang, terdiri dari 20 kursi dan 10 pegangan tangan (handle grip) bagi penumpang yang berdiri.
Kebutuhan Sopir dan SDM
Untuk mengoperasikan 15 armada tersebut, setidaknya diperlukan 30 sopir. Jumlah ini termasuk sopir utama dan sopir cadangan. Pihak Dishub Jatim menegaskan bahwa sistem kerja sopir akan dibuat bergantian agar tidak ada yang kelelahan.
Menariknya, sebagian besar sopir yang akan direkrut berasal dari sopir angkot. Dengan demikian, mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan meskipun nantinya rute angkot terdampak oleh Operasional Bus Trans Jatim. Sedangkan sopir angkot lain yang tidak terlibat bisa diarahkan menjadi transportasi pelajar atau rute lain yang lebih spesifik.
Dukungan dari Paguyuban Sopir Angkot
Dishub Jatim juga menegaskan bahwa mereka sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan paguyuban sopir angkot. Hasilnya cukup positif, karena para sopir setuju dengan beroperasinya Operasional Bus Trans Jatim.
Meskipun begitu, mereka berharap Pemkot Malang tidak meninggalkan angkot begitu saja. Sebaliknya, pemerintah kota diminta bisa mengoptimalkan keberadaan angkot untuk mendukung layanan pelajar, feeder, maupun jalur-jalur yang tidak bisa dijangkau bus besar.
Persiapan Halte dan Infrastruktur
Selain armada, infrastruktur juga sedang dipersiapkan. Dishub Jatim menyebutkan bahwa rambu-rambu pemberhentian sudah mulai disiapkan. Titik-titik halte akan segera ditentukan bersama Dishub Kota Malang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Selain itu, akan dibangun halte baru di tiga terminal utama: Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landungsari, dan Terminal Kota Batu. Ketiga titik tersebut dipilih karena merupakan jalur strategis yang akan dilalui Operasional Bus Trans Jatim koridor Malang Raya.
Peran Pemkot Malang Jadi Penentu
Dishub Jatim menegaskan bahwa 80 persen rute yang akan dilalui bus berada di wilayah Kota Malang. Oleh sebab itu, keberhasilan Operasional Bus Trans Jatim sangat bergantung pada komunikasi antara Dishub Jatim dan Wali Kota Malang. Tanpa keputusan tegas mengenai feeder, operasional bus tidak bisa berjalan optimal.
Rofiq menekankan bahwa kehadiran feeder akan membuat transportasi publik lebih terintegrasi. Masyarakat di kawasan permukiman tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai halte bus, karena sudah ada angkot yang menghubungkan mereka ke jalur utama.
Tantangan Fiskal dan Anggaran
Pemkot Malang memang menghadapi tantangan dalam hal anggaran. Namun Dishub Jatim menegaskan bahwa pengadaan feeder bisa disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Angkot lama bisa dimodifikasi agar layak dijadikan feeder, sehingga tidak harus membeli armada baru.
Langkah ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menjaga keberlangsungan pengemudi angkot yang selama ini menggantungkan hidup pada transportasi kota. Jika berhasil, maka integrasi Operasional Bus Trans Jatim dengan feeder bisa menjadi model transportasi publik yang efektif dan efisien.
Harapan Masyarakat Malang Raya
Banyak warga Malang Raya menunggu kehadiran Operasional Bus Trans Jatim. Transportasi ini diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah kemacetan dan biaya transportasi yang semakin mahal. Dengan tarif yang lebih terjangkau, bus ini diperkirakan akan menarik minat masyarakat yang sebelumnya bergantung pada kendaraan pribadi.
Selain itu, adanya sistem transportasi massal juga akan berdampak positif pada kualitas lingkungan. Jumlah kendaraan pribadi yang berkurang otomatis akan menurunkan polusi udara di Malang Raya. Harapan lain adalah meningkatnya konektivitas antarwilayah, terutama antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Menunggu Langkah Konkret
Meski fasilitas bus, sopir, hingga halte sudah mulai disiapkan, semua masih bergantung pada kepastian feeder. Seluruh perhatian kini tertuju pada Pemkot Malang untuk mengambil langkah konkret.
Tanpa adanya kepastian feeder, maka Operasional Bus Trans Jatim hanya akan menjadi wacana. Namun, jika keputusan segera diambil, layanan ini bisa menjadi tonggak baru dalam sistem transportasi publik di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya.
