Tantangan dan Strategi dalam Biaya Politik Pilkada Calon Kepala Daerah di – Malang. Biaya politik yang tinggi menjadi tantangan besar bagi calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada.
Untuk Pilkada Kota Malang, calon diperkirakan memerlukan dana minimal Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk kampanye dan honor saksi.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB DPC Kota Malang, Arief Wahyudi, menyatakan, “Mayoritas biaya politik ditanggung oleh pasangan calon, sehingga banyak calon yang berlatar belakang politisi dan pengusaha.” Pengeluaran ini belum termasuk potensi uang tembak atau money politics.
Pengusaha sebagai Calon Kepala Daerah
Sebagian calon kepala daerah, seperti paslon Moch. Anton-Dimyati Ayatullah dan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko, berasal dari kalangan pengusaha. Arief Wahyudi menambahkan, “Latar belakang pengusaha tidak menjadi masalah selama calon memiliki kualitas, seperti yang terlihat pada Pak Dimyati.”
Baca juga:
Ali Muthohirin Klarifikasi Status Jabatan di KPU Kota Malang
Sekretaris DPC PDIP Kota Malang, Eko Herdiyanto, menjelaskan bahwa partainya sedang menghitung rancangan biaya politik dan mencari dukungan dari kader. “Kader diminta memberikan sumbangan, baik berupa uang atau alat peraga kampanye,” ujarnya.
Modal Politik dari Calon Sendiri
Beberapa calon, seperti Firhando Gumelar-H Rudi di Pilkada Kota Batu, memilih untuk membiayai kampanye sepenuhnya dari dana pribadi. Ketua tim sukses Firhando Gumelar, Fide Abraham, mengungkapkan, “Seluruh modal politik berasal dari Mas Gum untuk menghindari keberpihakan kebijakan.”
Sementara itu, Hasan Abdilah, ketua tim sukses Nurochman-Heli Suyanto, memperkirakan biaya kampanye mencapai sekitar Rp 10 miliar. “Kebutuhan dana dapat berbeda tergantung strategi masing-masing pasangan calon,” katanya. Itulah bagaimana penjelasan mengenai Tantangan dan Strategi dalam Biaya Politik Pilkada Calon Kepala Daerah di – Malang.
Baca juga:
KPU Malang Terima Hasil Kesehatan Bapaslon Pilkada 2024
