infomalangcom – Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis kembali mencuat, kali ini menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Jumlah santri yang diduga mengalami keracunan terus bertambah hingga mencapai 500 orang, memicu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan langkah investigasi ke lapangan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin, yang menu Makan Bergizi Gratisnya diduga menjadi penyebab keracunan para santri.
Dalam sidak tersebut, terungkap temuan yang cukup mengejutkan terkait status perizinan dapur-dapur SPPG di wilayah Sidoarjo.
“Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31. Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” kata Subandi, Rabu, 2 September 2026.
Pemkab Minta BGN Perketat Pengawasan Dapur SPPG
Subandi menjelaskan bahwa dari total 170 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 31 di antaranya diketahui belum mengantongi izin resmi.
Temuan ini menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo, mengingat kasus dugaan keracunan yang terjadi di Kecamatan Tanggulangin menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh dapur penyedia MBG di wilayah tersebut.
Terkait SPPG Kalitengah yang diduga menjadi sumber menu penyebab keracunan, Subandi menyerahkan langkah penanganan selanjutnya kepada Badan Gizi Nasional, mengingat kewenangan pengelolaan dan pengawasan SPPG berada di bawah lembaga tersebut.
Baca Juga: TNI Gelar Super Garuda Shield 2026, 4.743 Personel dari 21 Negara Terlibat
Sementara itu, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kami akan koordinasi pasti dengan Forkopimda Sidoarjo. Alhamdulillah Forkopimda Sidoarjo sangat luar biasa tanggapnya, responsnya dengan kami, kami dibantu terus. Jadi perihal belum ada SLHS akan dipercepat dan dibantu oleh Sidoarjo,” tutur Teguh.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS yang dimaksud Teguh merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki setiap dapur SPPG sebelum dapat beroperasi menyediakan menu MBG, guna memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat program tersebut.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa para santri di Sidoarjo tersebut.
Penegasan ini disampaikan untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang beredar di tengah publik terkait dampak dari peristiwa tersebut.
Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis bukan kali pertama terjadi sejak program tersebut digulirkan pemerintah pusat.
Berbagai insiden serupa sebelumnya juga pernah dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain, sehingga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur penyedia MBG di seluruh Indonesia, mulai dari standar kebersihan, kualitas bahan baku, hingga kelengkapan perizinan operasional setiap SPPG.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan santri di seluruh Indonesia.
Namun, berbagai insiden keracunan yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan di setiap dapur penyedia, agar tujuan mulia program ini tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaatnya.
Informasi lebih lanjut mengenai standar dan pengawasan program MBG dapat diakses melalui laman resmi Badan Gizi Nasional.
Dengan adanya temuan 31 SPPG yang belum berizin di Sidoarjo, Pemkab bersama Badan Gizi Nasional berkomitmen memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG, sekaligus mempercepat proses pengurusan izin dan sertifikasi bagi dapur-dapur yang belum memenuhi standar, guna mencegah terulangnya kasus dugaan keracunan serupa di masa mendatang.
Baca Juga: Prabowo Bahas Strategi agar Makin Banyak Warga Bisa Punya Rumah
