infomalangcom – Sebagai warga negara, memahami tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi hal penting agar masyarakat tidak salah kaprah membedakan peran TNI dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Terlebih setelah adanya perubahan regulasi terbaru, cakupan tugas TNI turut mengalami penyesuaian mengikuti dinamika ancaman pertahanan masa kini.
Pengertian dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI didefinisikan sebagai alat negara yang berperan di bidang pertahanan dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.
TNI berkedudukan sebagai alat pertahanan negara yang menjalankan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri.
Kedudukan ini menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama sistem pertahanan negara dalam menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia
Tugas pokok TNI mencakup tiga hal mendasar, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan melalui operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.
Operasi Militer untuk Perang (OMP)
Operasi Militer untuk Perang merupakan bentuk pelaksanaan tugas TNI dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Dalam konteks ini, TNI berperan sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang harus senantiasa siap siaga menghadapi potensi ancaman bersenjata dari luar.
Kesiapan pertahanan melalui OMP menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
Berbeda dari OMP, Operasi Militer Selain Perang merupakan bentuk pelaksanaan tugas TNI di luar kondisi perang terbuka.
Berdasarkan Pasal 7 UU TNI, cakupan OMSP di antaranya meliputi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi aksi terorisme sesuai ketentuan perundang-undangan, mengamankan wilayah perbatasan, serta mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
Selain itu, TNI juga bertugas membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
Baca Juga: Pemkot Malang dan Polresta Siapkan Strategi Atasi Lonjakan Lalu Lintas Idul Fitri 2026
Perkembangan Tugas TNI Setelah Perubahan UU TNI
Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, cakupan tugas TNI dalam ranah OMSP mengalami perluasan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, terdapat dua tugas pokok baru yang ditambahkan dalam Pasal 7 ayat (2), sehingga jumlah cakupan OMSP bertambah dari semula 14 menjadi 16 poin.
Kedua tugas tambahan tersebut adalah membantu pemerintah dalam mengatasi ancaman siber pada sektor pertahanan, serta melindungi dan menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun kepentingan nasional di luar negeri dalam situasi konflik atau darurat.
Perlu dicatat, wacana penambahan kewenangan TNI dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sempat muncul dalam draf awal revisi, pada akhirnya tidak diakomodasi dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 yang disahkan.
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menjelaskan bahwa penambahan tugas ini bertujuan memperjelas posisi TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, bukan untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi TNI di ranah sipil.
Tugas TNI dalam Membantu Masyarakat
Di luar konteks pertahanan menghadapi ancaman militer, TNI juga memiliki peran signifikan dalam membantu masyarakat sipil.
Dukungan TNI kerap terlihat nyata dalam penanggulangan bencana alam, pemberian bantuan pada kondisi darurat dan kemanusiaan, hingga keterlibatan dalam operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan.
Kontribusi ini menjadi bagian dari kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional sesuai koridor hukum yang berlaku, tanpa mengambil alih kewenangan lembaga penegak hukum sipil.
Mengapa Masyarakat Perlu Memahami Tugas TNI
Pemahaman masyarakat terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia penting agar dapat membedakan fungsi pertahanan TNI dengan fungsi penegakan hukum yang menjadi ranah kepolisian maupun lembaga lain.
Dengan memahami batas kewenangan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat lebih memahami sistem pertahanan negara secara utuh, sekaligus mengetahui bentuk kontribusi nyata TNI baik dalam kondisi perang maupun nonperang.
Pemahaman ini turut mendukung terciptanya relasi sipil-militer yang sehat, sesuai prinsip supremasi sipil yang dianut dalam sistem demokrasi Indonesia.
Masyarakat yang ingin membaca lebih lanjut dapat mengakses naskah lengkap peraturan melalui situs JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dengan memahami pengertian, kedudukan, tugas pokok, hingga perkembangan regulasi terbaru ini, masyarakat diharapkan memiliki gambaran yang lebih jernih mengenai peran TNI sebagai alat pertahanan negara, sekaligus mitra dalam berbagai situasi kemanusiaan dan kondisi darurat di tanah air.
Baca Juga: Pro Kontra Pilkada oleh DPRD, Pemerintah dan Akademisi Beri Pandangan Berbeda
