Infomalangcom – Program pembangunan daerah tidak cukup hanya dirancang, tetapi perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Di Kota Malang, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga keterlibatan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai prioritas masyarakat.
DPRD Kota Malang Siap Kawal Program Pemkot
DPRD Kota Malang menempatkan fungsi pengawasan sebagai salah satu instrumen untuk melihat pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Situs resmi DPRD menjelaskan bahwa lembaga tersebut mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan kepala daerah.
Dengan fungsi tersebut, dukungan terhadap program Pemkot tidak berarti menghilangkan sikap kritis dalam mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
Pada pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD juga menyampaikan berbagai catatan terhadap pengelolaan anggaran.
Evaluasi tersebut menjadi bahan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya agar belanja daerah lebih efektif serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Pendidikan Jadi Salah Satu Perhatian
Pendidikan menjadi sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, sarana, dan akses layanan perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
DPRD Kota Malang juga menyoroti pendidikan dalam pembahasan penggunaan anggaran.
Dalam pandangan Fraksi PKB mengenai pertanggungjawaban APBD 2025, misalnya, muncul perhatian terhadap alokasi bantuan untuk sekolah swasta dan madrasah pada berbagai jenjang.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan perlu dilihat tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari kebutuhan lembaga pendidikan dan masyarakat yang dilayani.
Ekonomi Masyarakat dan UMKM Jadi Sorotan
Selain pendidikan, ekonomi masyarakat menjadi perhatian karena UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal.
Dukungan pemerintah dapat diarahkan pada pembinaan, legalitas, akses pembiayaan, pemasaran, serta peningkatan kapasitas usaha.
DPRD Kota Malang sebelumnya mengkaji efisiensi anggaran UHC dan membahas kemungkinan pengalihan sebagian anggaran untuk sektor pendidikan dan UMKM.
Angka efisiensi yang dibahas bersifat proyeksi dan tetap memerlukan proses pembahasan.
Di sisi lain, Pemkot Malang pada 2026 juga menjalankan fasilitasi legalitas usaha dan perluasan akses KUR bagi pelaku UMKM.
Baca juga: Pemkot Malang dan PLN Siapkan Charger untuk 200 Becak Listrik
Program Pemerintah Harus Tepat Sasaran
Pengawasan diperlukan agar program yang telah direncanakan tidak berhenti pada penyerapan anggaran.
DPRD dapat menggunakan aspirasi masyarakat, rapat kerja, pembahasan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan sebagai bahan untuk menilai kebijakan pemerintah.
Catatan mengenai SILPA APBD 2025 menjadi salah satu contoh pentingnya evaluasi tersebut.
DPRD menilai tingginya sisa anggaran perlu dijelaskan dan dikaitkan dengan kualitas pelayanan publik.
Dengan pendekatan itu, keberhasilan program dapat dinilai berdasarkan manfaat, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap kebutuhan warga.
Sinergi DPRD dan Pemkot dalam Pembangunan
Hubungan DPRD dan Pemkot perlu dibangun melalui komunikasi serta pembahasan yang terbuka.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan, sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Pembagian peran tersebut dapat berjalan efektif apabila kedua lembaga memiliki ruang koordinasi untuk membahas persoalan dan mencari solusi.
Penyelarasan program dengan kemampuan fiskal juga penting.
Setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran, prioritas daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi juga realistis ketika dilaksanakan.
Aspirasi Masyarakat Jadi Dasar Pengawasan
Masyarakat memiliki posisi penting dalam proses pengawasan.
Keluhan, masukan, dan kebutuhan warga dapat menjadi bahan bagi DPRD ketika membahas kebijakan bersama pemerintah daerah.
Mekanisme penyerapan aspirasi juga membantu anggota dewan memahami persoalan yang muncul di lapangan.
DPRD Kota Malang menegaskan perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, masukan warga perlu diteruskan dalam pembahasan kebijakan sekaligus diikuti pemantauan terhadap tindak lanjutnya.
Pengawasan yang kuat bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan memastikan persoalan dapat menjadi bahan perbaikan.
Fokus Pembangunan pada Kebutuhan Warga
Pendidikan dan ekonomi merupakan dua sektor yang memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Keduanya membutuhkan kebijakan berkelanjutan, evaluasi berkala, dan penyesuaian berdasarkan kondisi terbaru.
DPRD Kota Malang dan Pemkot memiliki ruang untuk memperkuat kolaborasi melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program.
Pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat juga dapat berkontribusi sesuai perannya.
Dengan pengawalan yang konsisten, program pemerintah diharapkan tidak hanya menghasilkan kegiatan, tetapi memberikan perubahan yang dapat dirasakan warga.
Pendidikan yang semakin berkualitas, UMKM yang lebih kuat, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran menjadi bagian dari pembangunan Kota Malang yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Evaluasi juga perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program, kendala pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
Transparansi tersebut membantu membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong setiap pihak menjalankan tanggung jawab secara lebih terukur dan berkelanjutan bagi kepentingan warga Kota Malang.
Baca juga: Pemkot Kota Malang Pastikan MBG Aktif Saat Ramadan, Mekanisme Distribusi Disesuaikan
